Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun di Sulawesi Barat menunjuk angka yang pasang surut. BPS Sulbat mencatat sejak Tahun 2017 hingga 2018 tiga aspek yang disurvei, hasilnya masuk kategori baik, sedang hingga buruk.
Indeks aspek hak-hak politik Tahun 2018 sebesar 55,05 turun 5,79 poin dibanding 2017, capaian ini membuat Sulbar masuk kategori buruk. Sementara indeks hak-hak kebebasan sipil 2018 87,41 naik 13,85 poin dibandingkan Tahun 2017 dan masuk kategori baik. Adapun aspek lembaga demokrasi 2018 naik 6.06 poin dibandingkan Tahun 2017 dan masuk kategori sedang.
Kepala BPS Sulbar Wing Rizal menyampaikan, data tersebut merupakan indeks wajah demokrasi Sulbar. “IDI disasar pada realitas pelaksanaan dan tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi. Kebebasan sipil, hak-hak politik maupun aspek lembaga demokrasi,” katanya, Kamis (21/11/2019).
Secara umum IDI Sulbar mengalami kenaikan di Tahun 2018 sekitar 3,72 poin dibandingkan Tahun 2017. Raihan ini memposisikan Subar masuk kategori sedang indeks demokrasi.
“Cukup membanggakan secara agregat. Kategori sedang 60 sampai 50,” tutup Win Rizal.
Sementara itu, Sekretarsi Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, dari tiga apek yang masih lemah adalah hak-hak politik. Berkaitan dengan demo yang anarkis atau demo subtansinya ikut-ikutan isu nasional. Itu yang mempengaruhi indeks demokrasi Sulbar.
“Jalur informasinya melalui demo. Itu indikator IDI, demo dianggap sebagai kemunduran. Kalau bicara nasional misalnya, kebebasan sipil kita di Sulbar tidak menekan untuk menyampaikan hak-hak sipil. Hak politiknya sangat dihargai di Sulbar,” tutupnya.
Foto: Facebook
: redaksi@mandarnesia.com