Ibu Agung Hj. Andi Depu: Simbol Perlawanan Rakyat dan Nasionalisme

Hj. Andi Depu dan Trauma Masa Lalu Belanda (Bagian 2)

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Tulisan ini mencoba me-review segmen sejarah yang terjadi di Balanipa ketika Arajang Balanipa ke-51 Andi Baso Pawiseang (suami Andi Depu) dianggap sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas sebagai mandataris Dean Adat Balanipa (Appe’ Banua Kayyang). Persoalan ini semakin intens dibicarakan. Setelah dilakukan konsultasi antara Asisten Residen dan Dewan Adat Kerajaan Balanipa, akhirnya disetujui mencari seorang figur untuk menduduki jabatan Arajang Balanipa, sesuai dengan persyaratan yang ada. Ada dua persyaratan pokok yang harus dimiliki, yaitu sudah menikah dan mengetahui adat dengan baik.[/perfectpullquote]

Setelah Dewan Adat Kerajaan Balanipa melakukan pertemuan, akhirnya melakukan seleksi dan terpilih tiga orang yang semuanya adalah anak kandung dari Maradia ke-50, I Lajju Kanna I Doro atau Tomate di Judda. Oleh karena sebelumnya tidak ada wanita yang pernah menduduki tahta Kerajaan Balanipa, maka prioritas diberikan kepada kedua orang anaknya yang berkelamin laki-laki. Muncul persoalan sebab kedua saudara Andi Depu menolak, sehingga Dewan Hadat pun bertanya kepada Andi Depu apakah sanggup untuk menerima jabatan itu. Tidak ada yang tahu, mengapa kemudian Andi Depu dengan suara tegas menerima jabatan itu. Pada waktu itu, jabatan maradia Balanipa dipegang sementara oleh suaminya. Apakah karena lbu Depu sudah mengetahui bahwa suaminya begitu dekat dengan Belanda dan selalu meremehkan anak bumi putera? Tidak ada yang tahu, tetapi yang jelas Andi Depu sanggup menerima jabatan itu.

Pada waktu putusan Dewan Adat Kerajaan Balanipa disampaikan kepada Asistent Residen Mandar, penunjukan Andi Depu ditolak. Pemerintah Hindia Belanda menolak untuk menerima seorang wanita menjadi raja atau mara’dia. Bodohnya Belanda, sebab tidak mempertahankan penolakan berdasarkan tradisi leluhur di Balanipa untuk tidak boleh ada raja perempuan di Balanipa. Penolakan itu justeru berdasarkan trauma sejarah yang pernah membuat Belanda terpecundangi gara-gara raja perempuan di Sulawesi. pengalaman Belanda. Bagi Belanda saat itu, wanita adalah sosok yang selalu membawa sial dalam penguasaannya terhadap satu wilayah.