MANDARNESIA.COM, Polewali — Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengkhawatirkan terkait tingginya tingkat korupsi yang melibatkan Anggota DPR dan DPRD, menempatkannya di posisi tiga besar. Di atasnya, terdapat kalangan swasta dan pejabat tinggi eselon.
Alasan maraknya korupsi di kalangan parlemen disinyalir kuat karena biaya mahal untuk menduduki kursi legislatif, yang utamanya dipicu oleh dugaan money politic yang merajalela.
Praktik transaksional seperti money politic cenderung memicu perilaku melanggar hukum saat mencari pengembalian modal kampanye.
Menurut Hajrul Malik Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat, “ini bukan semata-mata masalah individu, melainkan problem sistemik dalam politik Indonesia. Untuk memberantas korupsi, langkah pertama yang krusial adalah menyingkirkan money politics.”
Bagi masyarakat yang menjadi pihak paling dirugikan oleh korupsi, menolak money politics dianggap sebagai langkah awal yang paling dini dan mudah untuk mencegah korupsi di kalangan anggota DPR dan pejabat.
Calon legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Barat Hajrul Malik, menyebut perilaku politik uang adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“Seorang politisi seharusnya mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Politisi yang menggunakan uang untuk merayu rakyat akan melepaskan tanggung jawabnya pada konstituen yang telah memilihnya,” ungkap Hajrul mantan anggota DPRD Kabupaten Mamuju ini.
Meski menyadari sebagian masyarakat kesulitan untuk menolak iming-iming materi dari oknum calon legislatif. Hajrul menegaskan bahwa pemilih secara tegas dapat menolak politik uang. Warga diharap lebih selektif dalam menilai kualitas calon legislatif, yang pada akhirnya akan menghasilkan anggota DPR yang lebih berkualitas.
Hajrul telah menjelajahi lebih dari 450 desa dan kelurahan, mengunjungi pasar dan batas wilayah. Serta mengunjungi lebih dari 20 ribu rumah untuk melakukan literasi pemilu. Upayanya ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih baik, jujur, dan berintegritas. (*)
: redaksi@mandarnesia.com