Habsi, Fahmi dan Tiga Bakal Calon Paparkan Visi-Misi di Pleno Golkar

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pleno Diperluas di Grand Maleo Hotel, Sabtu (15/2). Pleno menghadirkan bakal calon bupati yang akan bertarung di Pilkada serentak di Sulawesi Barat dan memaparkan visi-misi.

Lima bakal calon bupati yang hadir, bakal calon bupati Pasangkayu H.Andi Thamrin Endeng, bakal calon bupati Mamuju Tengah Haderana, bakal calon bupati Majene Fahmi Massiara, bakal calon bupati Mamuju, H Habsi Wahid dan bakal calon Bupati Pasangkayu H. Yaumil Ambo Djiwa.

Pelaksana Tugas DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat Ibnu Munzir mengatakan, kegiatan tersebut bukan tanpa tujuan. Dimana para calon kepala daerah yang nantinya akan menggunakan rekomendasi Golkar. Juga ingin melihat sejauh mana kapasitas calon dan mau dibawah kemana daerah yang kelak nantinya akan di pimpin.

“Hal tersebut perlu diketahui, sebab sebagai salah satu suprastruktur pemerintahan partai politik punya peranan besar, bersama-sama pemerintah membawa daerah tersebut kearah yang lebih baik,” kata Ibunu, Sabtu (

Paling tidak kita bisa memahami bagaimana upaya para bakal calon ini untuk mensejahterakan rakyat didaerah yang akan ia pimpin nanti,” ujar Ibnu Munzir.

Dari beberapa bakal calon Bupati yang hadir pada pemaparan Visi – Misi tentu akan menjadi penilaian tersendiri dari partai berlambang beringin ini.

“Yah ini akan menjadi salah satu penilaian tersendiri untuk bisa mengendarai partai Golkar,” kata Ibnu Munzir.

Meski demikian, pihaknya tak menampik bahwa soal kemana arah koalisi partai yang ia pimpin ini tergantung dari keputusan DPP.

” Ada beberapa persyaratan untuk bisa mengendarai Golkar dan salah satunya adalah kegiatan ini yaitu pemaparan visi-misi bakal calon Bupati,” kata Ibnu Munzir (15/2/2020).

Secara spesifik, dirinya menjelaskan bahwa bahwa syarat-syarat lain adalah, dilakukan proses rekrutmen dari bawah, termasuk menyampaikan visi-misi untuk kabupatennya. Kemudian akan dibawah ke tingkat provinsi dan selanjutnya ketingkat pusat dalam hal DPP Partai Golkar.

Berdasarkan peraturan organisasi Partai Golkar, keputusan rekomendasi ada di tingkat DPP. “Kita hanya memberikan masukan dan mendorong calon-calon kepala daerah ke atas berdasarkan hasil rekrutmen, pertimbangan ini tentu dijadikan oleh DPP dalam pengambilan keputusan,” tutupnya.