Gizi Buruk di Polman Memerlukan Lintas Koordinasi

POLEWALI – Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Barat ikut angkat bicara mengenai beberapa kasus gizi buruk di Polewali Mandar.

Dihubungi mandarnesia.com, Dian Kartini mengatakan, pemerintah Polman sebagai daerah dengan penduduk terbesar yang dibarengi pula penderita gizi buruk terbanyak, patut memikirkan kebijakan yang efektif. Sebuat Dian, Jumat, (3/11/2017).

Termasuk melibatkan segala sektor dalam intervensi penanganannya. Polman kaya akan potensi SDM dan sinergitas organisasi pemerintah daerah yang perlu dioptimalisasi.

Olehnya itu, aktivis perempuan tersebut menilai, bupati selaku kepala daerah mestinya melakukan upaya dalam pencegahan sampai ke tingkat masyarakat yang kurang mampu dan penanganannya secara bersinergi dalam sebuah kebijakan program penghapusan kasus gizi buruk.

“Tidak ada lagi ego sektoral organisasi pemerintah yang tidak hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan, pemanfaatan potensi SDM, termasuk kader posyandu selaku penimbang bayi dan balita di tiap bulannya,” kata Dian.

Pemanfaatan dana desa 10 persen untuk program kesehatan, bantuan sosial dari Dinsos dan banyak lagi potensi sarana dan prasarana bisa dioptimalkan karena merupakan masalah yang berlarut-larut.

“Saya optimis kasus gizi buruk akan berkurang bahkan zero, ketika kepala daerah eksekutif dan legislatif benar-benar berkomitmen,” harapnya.

#SudirmanSyarif

Sumber Ilustrasi: Lagizi