Enny Anggraeni Inginkan Daerah Tingkatkan Daya Saing

MAMUJU, mandarnesia.com — Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar berharap daerah tingkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Hal itu disampaikan Enny saat menjadi inspektur upacara peringatan hari otonomi daerah XXIII tingkat Provinsi Sulbar yang berlangsung di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar dengna tema Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif, Kamis, (25/1).

“Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing,” kata Enny Kamis (25/1/2019).

Kesempatan tersebut Enny juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya Pemilu serentak tanggal 15 Februari2019 yang berjalan lancar, aman dan tertib pasca pemungutan suara. Senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat, sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintah terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

Ia menambahkan setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah .

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintah daerah, dari sentralistik birokrasi ke arah desentralistik partisipatoris dengan tetap dalam kerangka negara kesatuan RI.

Kedua, menumbuh kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya, dan ketiga, dengan desentralisasi yang berjalan, berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak harus terbelit-belit.

“Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah memberikan kewenangan yang luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai konsumen pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai citizen , termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” sebut orang nomor dua Sulbar tersebut.

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, staf ahli, asisten, pimpinan OPD dan ASN Pemprov Sulbar juga hadir dalam acara tersebut (ADV).

Reporter: Sudirman Syarif