Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Pendemo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat mendesak perbaikan jalan di Tubbi Taramanu (Tutar), Polewali Mandar.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD mengambil langkah intervensi perbaikan jalan yang rusak parah. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Halim menyampaikan demo yang terjadi merupakan lanjutan demo yang dilakukan di Kabupaten Polman.
“Saya melihatnya ini anti klimaks seluruh kegelisahan, seluruh kemarahan, selama berpuluh-puluh tahun mereka rasakan. Bagaimana Tutar itu menjadi sebuah daerah yang sangat kaya raya bahkan menjadi komoditi kakao terbesar di Sulbar seharusnya menjadi perhatian provinsi,” katanya kepada wartawan usai dialog dengan pendemo, Senin (10/2/2020).
Menurutnya, tuntutan Aliansi Masyarakat Tutar harus menjadi bahan kontemplasi bagi semua, termasuk Pemerintah Provinsi untuk serius mengelola pemerintahan, agar hal-hal mendasar infrastruktur jalan yang menjadi penghambat laju ekonomi, tidak kemudian menjadi sesuatu yang makin tahu semakin tidak mendapat atensi dari Pemerintah.
“Apa yang mereka dapat saat aksi di Polman dan langsung berhadapan dengan bupati kemudian mengatakan kami tidak bisa mengerjakan ruas jalan itu karena strategis hari ini kami klarifikasi. Kami tegaskan jalan strategis provinsi itu bukan berarti bahwa kewenangan kabupaten itu sudah tidak ada,” jelasnya.
Keberadaan provinsi di sana sifatnya suplemen kita hanya memberi suport. Tetap di kabupaten. “Sehingga jangan ragu. Bupati jangan kawatir, jangan-jangan kalau kita kerjakan jadi temuan, tidak. BPK itu sangat objektif dan bijak dalam melihat,” sambungya.
“Apalagi kalau lihat legal stendinya strategis provinsi memang tidak dimaksudkan untuk diambil alih. Tetapi ini provinsi melihat bahwa dari sisi ekonominya ruas jalan ini dianggap strategis untuk menghubungkan langsung ke ibu kota provinsi. Sehingga eksistensi pemerintah menjadi penting di sana,” tutupnya.