Buntut Persoalan BSPS, Warga Kabiraan Segel Kantor Desa

Reporter : Busriadi Bustamin

ULUMANDA,mandarnesia.com-Puluhan warga di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sualwesi Barat kembali menyegel Kantor Desa Kabiraan.

Penyegelan kantor desa, lantaran Kepala Desa Kabiraan Paharuddin diduga tidak adil dalam menangani persoalan Program Bantuan Stimulun Perumahan  Swadaya (BSPS). Puluhan warga ini berasal dari empat dusun. Tammerimbu Barat, Tammerimbu Utara, Tammerimbi, dan Dusun Kampung Baru.

“(Tadi) kita segel kantor desa. Karena kepala desa tidak adil dalam menangani persoalan bedah rumah yang seharusnya layak dikena, tapi tidak terima bantuan,” kesal Syamriadi salah seorang warga setempat, melalui sambungan telepon seluler, Rabu (29/1/2020).

Kekecewaan semakin memuncak setelah tiba di kantor desa. Lantaran warga yang hendak menemui Kepala Desa Kabiraan Paharuddin, ternyata hingga selesainya aksi pada pukul 12.00 Wita, kepala desa tak datang menemui pengunjuk rasa.

“Cuma aparat desa yang hadir. Nomornya kapala desa tidak aktif. Ada tadi pagi pak desanya tapi tidak ada kami liat ini,” katanya.

Warga berharap, tuntutan warga tersebut agar betul-betul diperhatikan pemerintah desa. Utamanya Kepala Desa Kabiraan, Paharuddin.

“Dan harus betul-betul bantuan bedah rumah ini sesuai prosedur,” harap Syamriadi.

Ketika dikonfimasi melalui sambungan telepon, Kepala Desa Kabiraan Paharuddin mengatakan, bahwa dirinya sedang berada di Majene.

“Saya pagi-pagi berangakat dari Kabiraan tadi, menghadiri acara di Balombong. Acara maulid. Jadi saya tidak tahu kalau ada demo. Karena tidak ada penyampainnya,” kata Paharuddin.

Persoalan Program BSPS yang masuk di Desa Kabiraan sebanyak 50 unit, tidak tahu menahu secara teknis bagaimana prosedurnya. Mana yang layak dan mana yang tidak layak mendapatkan bantuan.

“Masalah bedah rumah saya kira, apa media juga ini pasti tahu, ini semua kan pak desa itu bukan urusan teknis kalau masalahnya begituan. Kecuali seandainya berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang mungkin pak desa langsung. Kalau program yang melekat pada dinas terkait, saya kira turun  bersama teknisnya. Dan kita tidak bisa menilai layak tidaknya. Jadi tidak bisa kita menilai. Saya juga ini tidak paham sekali masalah program, bagaimana teknisnya. Saya kira ini program ada fasilitatornya tersendiri yang menangani persoalan itu,” jelas Paharuddin.

Namun, persoalan BSPS sebenarnya sudah dirapatkan bersama BPD dan para kepala dusun.

 “Inikan adaji komunikas awalnya sebenarnya. Sebenanrya BPD kemarin, ke Dinas Perkim. Terus saya juga sudah bertemu dengan BPD dan kepala dusun, saya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Bahwa saya kan disuruh mengganti, yang mana lebih layak. Saya bilang, saya tidak ada kewenangan untuk mengganti. Tapi toh kalau ada punya kewengan secara teknis yang mengganti saya tidak ada masalah. Bagi saya, semuanya warga saya. Siapapun itu bisa semua dapat,” tutur Paharuddin.

Namun itulah program. Karena sifatnya masih sangat terbatas. Sehingga tidak bakalan mungkin semua dapat. “Cuman program ini saya kira berkelanjutan,” tandasnya.

Foto : Warga Desa Kabiraan saat melakukan aksi demo di Kantor Desa Kabiraan/Syamriadi