Baca, Berbagai Soal di RSUD Sulbar

MAMUJU, Mandarnesia.com — Sejumlah masalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulawesi Barat mewaris di bawa kepemimpinan dr. Hartini B Achmad Azis pasca kepemimpinan mantan Direktur lama RSUD dr. Andi Munasir yang lengser setelah bebagai masalah menerpa.

Kekurangan fasilitas gedung, ketersediaan obat, belum kembalinya tenaga dokter yang mengundurkan diri, penggajian pegawai termasuk dokter yang belum jelas, dan penunggakan pembayaran BPJS menjadi gundukan masalah di RSUD tipe C, RS yang menjadi rujukan masyarakat Sulawesi Barat untuk berobat.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) yang melakukan kunjugan mendadak mengaku akan segera mencari solusi atas masalah tersebut. “Saya ke sini pas lagi adem-adem, pasti ada juga masalah.”

“Selesai dibangun masih banyak kekurangannya. Gedung selalu kita benahi karena berkaitan dengan peralatan yang ada. Kalau misalnya kita paksakan (alat) radiasinya bisa kena justru lebih merugikal lagi,” kata ABM kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pihak RS,” Rabu (27/2/2019).

Soal kedua, masalah pendanaan obat yang menjadi besar. Termasuk obat yang kadan-kadang direkomendasikan adalah obat paten tapi yang datang obat generik. Jika sampai ke pusat, kata ABM, diperiksa justru menjadi kesalahan.

“Kemudian masalah penggajian tadi sudah diselesaikan. Kalau memang keputusannya di Peraturan Gubernur (Pergub) segera harus selesai. Kalau memang sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) apakah honor pegawai negeri akan menjadi tidak jalan? Nanti kita lihat. Tapi yang jelas satu yang jalan, mereka pilih yang BLUD atau pilih pegawai negeri,” jelas ABM.

Penunggakan pembayaran BPJS, ABM menjelaskan belum memanggil pihak BPJS apa yang menjadi masalah. “Nanti kita selesaikan cepat mereka memang kadang-kadang ada keterlambatan. Bukan kesalahan BPJS semua. Mungkin dari Pemda juga ada terlambat membayar. Kalau kita sudah tepat waktu lantas mereka belum, itu masalahnya. Kalau kita saja di Pemprov belum terpenuhi mungkin subsidi untuk ke kabupaten kita kurangi agar terpenuhi.”

Sementara untuk kekurangan tenaga dokter spesialis di RS tersebut, ABM akan berangkat ke Makassar dan bertemu dengan direktur rumah sakit Unhas yang menangani pendidikan. Jika ada yang selesai jurusan yang dibutuhkan ABM meminta untuk diberikan ke daerah dan jika ada di rumah sakit Polewali kelebihan bisa diambil.

dr. Hartini B Achmad Azis yang ditemui mangakui memang ada beberapa alat medis di RS yang tidak bisa dioperasikan lantaran tidak memiliki izin operasional pada saat pengadaan tahun 2017.

“Mengenai alat itu, pengadaan tahun 2017 memang tidak disertai dengan izin prinsip untuk menggunakan alat tersebut. Jadi itulah penyebabnya sampai saat ini ribet sekali untuk pengurusan izin. Sehingga belum bisa dioperasikan,” kata Hartini kepada mandarnesia.com yang juga merupakan istri Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Achmad Azis.

Lebih lanjut Hartini menjelaskan, tidak boleh mengatakan semua alat tidak berfungsi, yang dilihat pak gubernur adalah ct scan. Karena memang dimanapun keberadaannya harus mendapatkan izin baru bisa digunakan. Sementara alat yang lain sudah ada izin dan bisa dioperasionalkan. Disampaikannya tidak semudah itu mendapatkan izin, pengurusan izin di Jakarta.

“Untuk obat, itulah kita kendalanya karena semua mau dilelang. Itu yang menghambat, syukur pak gubernur tadi kita sudah mendengar bahwa obat itu jangan lagi dilelang. Usahakan mau menggunakan obat ada, berarti kalau sudah keputusan seperti itu berarti kami bisa membeli sesuai dengan kebutuhan pada saat ingin digunakan,” jalasnya.

Untuk BPJS, dikatakan Hartini memang ada penunggakan dan skala nasional bukan hanya di Sulbar. Namun Hartini tidak bisa menyebut berapa jumlah nominal penunggakan BPJS yang berobat di RS Sulawesi Barat.

“Dana pending untuk BPJS di RS itu saya tidak tahu berapa jumlah keseluruhan, yang pasti masih ada tahun 2016, 2017 masih separuh, 2018 masih ada kemudian 2019 ini juga belum keluar. Tetap kita tetap akan melakukan pelayanan terhadap pasien BPJS makanya kita berupaya bagaimana supaya tahun ini kita bisa terakreditasi dengan baik agar memenuhi standar.

Reporter: Sudirman Syarif