MANDARNESIA.COM, Jakarta — “Dalam rangka menyerap 3 juta ton setara beras oleh Bulog untuk bulan Januari sampai April 2025 pemerintah akan mengucurkan anggaran dari APBN kepada Bulog.” Hal ini disampaikan oleh Menko Pangan Dr. Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin, (27/1/2025).
Menurut Ajbar anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PAN mendukung penuh kebijakan tersebut. “Itulah yang kita harapkan agar Bulog dalam menyerap gabah petani bisa bersaing dengan beberapa korporasi beras besar yang sebelumnya Bulog menggunakan subsidi bunga pinjaman bank.”
Ajbar menekankan, bahwa kucuran dana melalui APBN ke Bulog harus dapat memastikan hasil produksi petani dapat terbeli di atas harga pembelian pemerintah atau HPP.
“Saya amat mengapresiasi kebijakan tersebut, tetapi kami meminta segara dilakukan percepatan finalisasi percepatan mekanisme dana tunai. Agar Bulog bisa bergerak cepat di awal panen raya dan mendorong kemitraan Bulog dengan asosiasi penggilingan padi untuk menciptakan rantai distribusi yang lebih adil,” sebut Ajbar Kadir kepada mandarnesia.com, Jumat (31/1/2025)
Selain itu Ajbar mengingatkan agar Kemenko Pangan mengantisipasi potensi dampak La Nina pada hasil panen, serta mengalokasikan dana tambahan untuk bantuan pasca bencana di sektor pertanian.
Ajbar menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan dalam memastikan pendanaan tunai yang diberikan kepada Bulog digunakan secara efektif untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Sehingga tidak terjadi kerugian bagi petani maupun penggilingan kecil.
“Komisi IV juga dapat mengusulkan revisi HPP agar sejalan dengan harga pasar. Relaksasi harga pembelian beras menjadi Rp. 12.250-12.500 per Kg perlu dipastikan tetap mendukung petani kecil dan penggilingan kecil tanpa menekan cadangan pangan.”
Ajbar menegaskan perlunya perlindungan bagi penggilingan kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan korporasi besar yang mendominasi pasar serapan gabah. (***)
: redaksi@mandarnesia.com