JAKARTA, mandarnesia.com — Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) menghadiri rapat rencana pemindahan ibu kota negara di Kantor Staf Presiden Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (6/5).
Di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama tiga gubernur yang juga wilayahnya masuk sebagai calon ibu kota negara. Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, dan Pejabat Bappeda Kalimantan Timur (Kaltim) Yusliando, ABM menjelaskan keunggulan yang dimiliki Sulbar.
“Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar, Senin (6/5/2019).
Sahbirin Noor mengatakan, Kalsel juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibu kota baru.
“Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi pegunungan meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.
Sementara Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta pemerintah pusat sebagai calon ibu kota baru.
“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Apalagi dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.
Kaltim juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibu kota negara yang baru. “Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando.
Diskusi tersebut juga disepakati semua kepala daerah menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibu kota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibu kota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan Bappenas. “Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.
Reporter: Sudirman Syarif/Siaran Pers Kantor Staf Presiden
Foto : Kantor Staf Presiden
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com