Menguji Kebijakan dari Kehidupan Warga

Tajuk Rencana | Mandarnesia.com

Sebuah daerah dapat dinilai bukan hanya dari banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan. Melainkan juga dari kemampuannya melindungi warga, mengelola risiko, dan merawat masa depan. Peristiwa yang mewarnai Sulawesi Barat pada pekan kedua Oktober 2026 memberikan alasan untuk menguji kembali ukuran tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Majene dan Mamuju, kecelakaan bus di Mamuju, dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis di Mamasa, serta penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah di Tinambung memperlihatkan persoalan yang berbeda. Namun, semuanya mengarah pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?

Pertanyaan ini penting agar pemberitaan tidak berhenti pada pencatatan peristiwa, tetapi berkembang menjadi evaluasi terhadap tata kelola dan tanggung jawab publik.

Ketika masalah terus berulang

Kebakaran lahan di Desa Salutambung, Ulumanda, Majene, dan Kecamatan Tommo, Mamuju, memperlihatkan tantangan penanggulangan bencana di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Persoalannya bukan semata-mata seberapa luas lahan terbakar atau berapa lama petugas memadamkan api. Yang perlu diperiksa ialah kesiapan mitigasi, ketersediaan air, pemetaan kawasan rawan, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan.

Kita tidak dapat menyimpulkan kegagalan pemerintah hanya berdasarkan satu kejadian. Namun, peristiwa kebakaran semestinya menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pencegahan, bukan sekadar alasan mengaktifkan respons darurat.

Hal serupa berlaku pada kecelakaan bus antarkota di Mamuju yang dilaporkan menyebabkan 21 orang terluka. Dugaan awal mengenai pecahnya ban belakang perlu dibuktikan melalui penyelidikan. Pada saat yang sama, pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengawasan angkutan umum, kondisi jalan, dan prosedur keselamatan patut dievaluasi.

Keselamatan penumpang tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Ini harus menjadi hasil dari sistem pengawasan yang bekerja dan tanggung jawab yang jelas.

Gizi anak bukan sekadar target program

Dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa di Tabulahan, Mamasa, juga menuntut perhatian serius. Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan penting, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan atau sekolah yang menerima manfaat.

Keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan dapur, penyimpanan, dan distribusi harus menjadi indikator utama. Setiap insiden perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, penjelasan berbasis hasil pengujian, dan tindakan korektif yang terukur.

Anak-anak bukan sekadar angka dalam laporan pelaksanaan program. Mereka adalah warga negara yang hak atas kesehatan dan keselamatannya wajib dilindungi. Tujuan kebijakan yang baik harus disertai tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Budaya harus hidup setelah festival

Di tengah persoalan tersebut, Pekan Kebudayaan Daerah ke-5 Sulawesi Barat di Buttu Ciping, Tinambung, mengingatkan kita pada dimensi pembangunan yang kerap diukur melalui kegiatan seremonial.

Festival kebudayaan penting sebagai ruang perjumpaan seniman, komunitas, dan generasi muda. Namun, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada kemeriahan panggung. Apakah tradisi lisan semakin terdokumentasi? Apakah bahasa Mandar terus diwariskan? Apakah pengetahuan sejarah maritim, manuskrip, dan seni tradisional memperoleh ruang regenerasi?

Kebudayaan bukan ornamen pembangunan. Tetapi merupakan ingatan kolektif dan sumber pengetahuan masyarakat. Karena itu, pemajuan kebudayaan membutuhkan pendidikan, penelitian, dokumentasi, serta dukungan berkelanjutan bagi para pelaku budaya.

Mengubah respons menjadi perbaikan

Berbagai peristiwa tersebut menuntut pemerintah daerah memperkuat orientasi kebijakan berbasis hasil. Kebakaran harus menghasilkan mitigasi yang lebih baik. Kecelakaan harus mendorong evaluasi keselamatan. Insiden pangan harus memperbaiki pengawasan. Festival harus melahirkan keberlanjutan budaya.

Di sinilah pentingnya data terbuka, koordinasi antarlembaga, penganggaran yang tepat sasaran, dan evaluasi yang dapat diperiksa masyarakat. Media pun perlu terus mengawal persoalan setelah berita pertama terbit, memastikan fakta terverifikasi, serta menagih tindak lanjut tanpa menghakimi sebelum bukti lengkap.

Sulawesi Barat membutuhkan lebih dari sekadar respons terhadap kejadian. Daerah ini membutuhkan pembelajaran kelembagaan yang mengubah pengalaman menjadi perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak program diluncurkan, tetapi oleh seberapa aman warga menjalani kehidupan, seberapa baik hak mereka dilindungi, dan seberapa kuat warisan budaya dipersiapkan untuk generasi berikutnya. Sebab pembangunan yang bermakna bukan sekadar perubahan yang terlihat, melainkan kehidupan masyarakat yang semakin aman, bermartabat, dan berkelanjutan. *