Oleh: Abdul Watif Waris
Sami‘ul Bashir, dua sifat Allah SWT yang tak terpisahkan: Sami‘un (Yang Maha Mendengar) dan Bashir (Yang Maha Melihat). Begitu pula pemerintahan yang baik: tidak cukup mendengar tanpa melihat fakta. Tidak cukup melihat tanpa peduli suara rakyat. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Inikah Sulbar Mala’biq yang dicita-citakan?
Kini Sulbar berjalan tanpa Wakil Gubernur. Pasal 176 UU No. 10/2016 mengatur: dua nama disepakati bersama oleh gabungan partai pengusung. Namun kenyataannya, proses belum berjalan sesuai kesepakatan awal.
Pada peringatan HUT ke-22 Sulbar lalu, upacara digelar tanpa Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana diatur Perda, Fraksi Golkar dan NasDem memilih tidak hadir, bukan menolak merayakan, melainkan menolak melanggar kesepakatan.
Kebijakan penting dirumuskan tanpa keterbukaan, keputusan diambil tanpa dialog, aturan ditafsirkan sepihak. Ketua DPRD sendiri mengakui tidak dilibatkan sejak awal perencanaan pinjaman Rp192 miliar kepada PT SMI, informasi baru disampaikan saat pembahasan APBD.
Dan yang lebih menggelisahkan: pinjaman sebesar itu ditengarai bukan semata-mata demi kebutuhan pembangunan daerah. Sebagian besar program dan anggaran utang itu justru dikelola oleh lingkaran pengusaha tertentu, seolah-olah anggaran negara adalah dompet pribadi yang dikembalikan kepada yang dulu memberi. Inilah politik anggaran balas budi: utang pilkada dilunasi dengan utang rakyat. Yang dipilih bukan yang paling bermanfaat bagi warga, melainkan yang paling berjasa saat kampanye. Rakyat yang nanti membayar cicilannya, namun yang menikmati justru mereka yang dulu menyuplai dana.
Bahkan Musrenbang di berbagai tingkatan pun kini lebih menyerupai panggung pemberian hadiah pribadi daripada wadah perencanaan bersama. Usulan yang seharusnya lahir dari kebutuhan nyata dan kepentingan umum, kerap diselundupkan sebagai “Pokir”, usulan yang bukan dipilih berdasarkan urgensi maupun asas kemanfaatan bagi masyarakat luas, melainkan dikhususkan hanya untuk konstituen terdekat. Program yang menyelamatkan banyak orang bisa tertinggal; proyek yang menguntungkan segelintir orang justru didahulukan. Seolah-olah rakyat hanya terbagi menjadi dua: yang mendapat jatah, dan yang sekadar menonton pembagian jatah itu.
Sering terjadi sebaliknya: politik dijadikan panglima, hukum dijadikan pengikut. Padahal UU No. 30/2014 mewajibkan asas keterbukaan, partisipasi, kepastian hukum, dan kemanfaatan. UU No. 25/2009 menegaskan kebijakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Musrenbang bukan pasar pembagian jatah, itu kewajiban hukum untuk mendengar rakyat demi kepentingan semua. Pinjaman daerah pun bukan dompet pelunasan janji kampanye, itu tanggung jawab yang dipikul seluruh rakyat, harus diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Aturan tidak boleh dipakai saat menguntungkan, lalu dibuang saat menghalangi.
Di sinilah peran Institut Sipamandar, wadah yang paling tepat, karena dari sinilah Sulbar lahir. Kini hadir kembali dengan kewajiban universal: menjaga agar apa yang diperjuangkan tetap dijalankan sesuai niat awal.
Di dalamnya, semangat perjuangan dihidupkan kembali:
Mandar Pos Reborn, media perjuangan hadir menyesuaikan zaman, wajah baru namun jiwa yang sama.
Menuju Sulbar Mala’biq, cita-cita luhur yang tak boleh dikhianati.
Sipamandar kini tampil menjadi lokomotif: mendorong pemerintah agar Sami‘un, sungguh mendengar, menjadikan Musrenbang kembali sebagai tempat merencanakan kemanfaatan bersama, bukan pembagian jatah perorangan; sekaligus mengajak kita semua agar Bashir, mencatat fakta, tidak membiarkan utang rakyat dijadikan pelunasan utang politik.
“Jangan jadikan politik sebagai panglima. Biarkan hukumlah yang memimpin.”
Kepada pemerintah: dengarkanlah, lihatlah kenyataan apa adanya.
Kepada seluruh masyarakat: teruslah berbicara, mencatat, bersatu.
Karena Sulbar bukan milik satu orang, satu partai, atau satu masa jabatan. Ia milik semua yang melahirkannya, menjaganya, dan mewariskannya.
Tawe’ mating Iyyanasanna!
Makassar, 4 Oktober 2026
: redaksi@mandarnesia.com
