DOB Mamuju dan Masa Depan Sulawesi Barat

Oleh: Safardy Bora

Wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Mamuju perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Gagasan ini tidak seharusnya dipahami sebagai respons sesaat terhadap dinamika politik, melainkan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masa depan.

Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya kemampuan untuk melihat kebutuhan masyarakat beberapa dekade ke depan, bukan hanya menjawab persoalan yang sedang berlangsung hari ini.

Sebagian pihak beranggapan bahwa kondisi ekonomi nasional yang menghadapi berbagai tantangan membuat pembicaraan mengenai DOB menjadi kurang relevan. Pandangan tersebut tentu merupakan bagian dari kebebasan berpikir dalam negara demokrasi.

Namun, dalam kajian kebijakan publik, agenda pembangunan daerah dan penataan wilayah merupakan proses jangka panjang yang tidak selalu bergantung pada situasi ekonomi yang bersifat fluktuatif. Justru pada saat menghadapi tantangan, sebuah bangsa perlu tetap memikirkan desain masa depannya agar tidak kehilangan arah pembangunan.

Dalam konteks Sulawesi Barat, pembicaraan mengenai DOB Mamuju tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan masyarakat Mandar dalam memperoleh pengakuan politik dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Sulawesi Barat lahir melalui proses perjuangan yang tidak singkat.

Aspirasi pembentukan provinsi telah tumbuh sejak dekade 1960-an dan terus diperjuangkan oleh berbagai tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, birokrat, serta elemen sosial lainnya. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Provinsi Sulawesi Barat resmi terbentuk pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004.

Lahirnya Sulawesi Barat pada hakikatnya merupakan wujud dari semangat desentralisasi dan pemerataan pembangunan. Para penggagas provinsi ini meyakini bahwa kedekatan pemerintahan dengan masyarakat akan mempercepat pelayanan publik, membuka akses pembangunan yang lebih luas, serta memperkuat identitas dan kapasitas daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, lebih dari dua dekade setelah berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan. Salah satu yang sering menjadi perhatian publik adalah belum terbangunnya kawasan ibu kota provinsi yang representatif sebagaimana dicita-citakan pada awal pembentukan Sulawesi Barat.

Secara administratif pemerintahan memang berjalan di Mamuju, tetapi pengembangan kawasan ibu kota provinsi sebagai simbol kemajuan, pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi, dan wajah pemerintahan Sulawesi Barat masih menjadi agenda yang perlu terus diperjuangkan.

Dalam perspektif tersebut, pembentukan DOB Mamuju dapat dilihat sebagai bagian dari upaya penataan wilayah yang lebih komprehensif. Gagasan ini bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintahan, memperjelas fungsi-fungsi pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan provinsi.

Tentu seluruh proses tersebut harus didasarkan pada kajian akademik yang mendalam, mempertimbangkan aspek fiskal, sosial, budaya, geografis, dan keberlanjutan pembangunan.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki alasan yang kuat untuk tetap optimis. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa berbagai tantangan selalu hadir dalam setiap zaman, tetapi bangsa ini mampu bertahan karena memiliki fondasi kebangsaan yang kokoh.

Oleh karena itu, memikirkan masa depan Sulawesi Barat melalui berbagai gagasan pembangunan, termasuk DOB Mamuju, bukanlah bentuk pengabaian terhadap masalah yang ada, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk menyiapkan generasi yang akan datang.

Harapan terbesar dari seluruh proses ini bukan semata-mata lahirnya sebuah daerah administratif baru, melainkan terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, serta peningkatan kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat secara keseluruhan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama setiap kebijakan publik adalah menghadirkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sulawesi Barat sendiri lahir dari sebuah harapan. Harapan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan masa depan yang lebih sejahtera. Maka sudah sewajarnya jika generasi hari ini juga berani merawat harapan yang sama. Sebab sejarah mengajarkan bahwa kemajuan daerah tidak pernah lahir dari keraguan, melainkan dari keberanian untuk bermimpi, merencanakan, dan memperjuangkannya secara konstitusional serta bermartabat.