Redenominasi Rupiah di Tengah Gelombang Ekonomi Digital

Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, S.E.,M.M
(Dosen STIE Yapman Majene)

Transformasi ekonomi digital Indonesia berkembang sangat cepat. Kehadiran QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga dompet digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari berbasis uang tunai menuju sistem pembayaran elektronik. Dalam konteks tersebut, wacana redenominasi rupiah menarik untuk disorot dan jadi diskursus publik, apakah penyederhanaan nominal mata uang masih relevan ketika masyarakat semakin jarang bersentuhan langsung dengan uang fisik?

Secara normatif, pengaturan mengenai mata uang di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan negara sekaligus alat pembayaran yang sah. Dalam UU tersebut, negara melalui Bank Indonesia memiliki kewenangan menjaga stabilitas dan kehormatan rupiah.

Wacana redenominasi sendiri pernah masuk dalam agenda kebijakan Bank Indonesia sejak 2010 dan beberapa kali dibahas bersama DPR, namun belum mencapai tahap legislasi final. Hingga kini draft UU terkait redenominasi masih bergulir di meja pembentuk UU ( DPR RI )yang diprediksi selesai tahun 2026 paling lambat tahun 2027, dasar hukum penyusunan RUU redenominasi rupiah, Peraturan Menteri Keunagan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian keuangan tahun 2025-2029.

Hal ini menunjukkan bahwa redenominasi bukan hanya persoalan teknis ekonomi, melainkan juga persoalan politik hukum dan psikologi publik. Negara harus mempertimbangkan stabilitas sosial, kesiapan sistem keuangan, hingga tingkat literasi masyarakat sebelum mengambil keputusan besar terhadap mata uang nasional.
Dalam perspektif ekonomi, Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol, baik pada nilai uang maupun harga, seperti Rp, 1000,- menjadi Rp.1,-. pada dasarnya redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan sistem nominal tanpa mengubah nilai riil uang.

Negara-negara seperti Turki dan Brasil pernah melakukan kebijakan serupa sebagai bagian dari reformasi ekonomi dan stabilisasi moneter. Namun, dalam konteks Indonesia saat ini, muncul pertanyaan mendasar, apakah redenominasi masih menjadi kebutuhan mendesak ketika transaksi ekonomi telah bergerak menuju ekosistem digital?

Dalam realitas ekonomi digital, transaksi masyarakat lebih banyak berlangsung secara virtual. Nominal uang hadir dalam bentuk angka pada layar telepon genggam, bukan dominasi lembaran fisik. QRIS memungkinkan pembayaran hanya melalui pemindaian kode; BI-FAST mempercepat transfer dana dengan biaya murah, sementara dompet digital membentuk budaya transaksi instan.

Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi urgensi teknis redenominasi yang dahulu banyak didasarkan pada efisiensi transaksi tunai dan penyederhanaan pencatatan nominal besar.

Di sisi lain, regulasi ekonomi digital justru menghadirkan tantangan baru yang lebih kompleks. Negara tidak hanya dituntut menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memastikan keamanan transaksi elektronik, perlindungan data pengguna, dan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Dalam konteks ini, modernisasi sistem keuangan tidak cukup hanya melalui penyederhanaan angka nol, melainkan membutuhkan reformasi regulasi digital yang lebih komprehensif.

Redenominasi dapat dipandang sebagai bagian dari politik simbolik negara. Penyederhanaan nominal mata uang memang dapat memperkuat citra rupiah agar lebih sederhana, modern, dan efisien di tingkat internasional. Akan tetapi, simbolisme moneter tidak akan bermakna tanpa penguatan fundamental ekonomi nasional seperti stabilitas inflasi, penguatan sektor produksi, literasi keuangan digital, dan pemerataan akses teknologi.

Karena itu, apabila negara ingin melakukan redenominasi, maka kebijakan tersebut harus didukung dengan payung hukum yang kuat, seperti mempercepat penetapan UU Khusus redenominasi rupiah oleh DPR RI. Regulasi tersebut penting untuk mengatur tahapan transisi, perlindungan konsumen, sosialisasi publik, serta sinkronisasi dengan sistem pembayaran digital nasional agar tidak menimbulkan kepanikan ekonomi maupun disinformasi di masyarakat.