MANDARNESIA.COM, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memastikan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan layanan ini tetap dibuka untuk memudahkan pekerja, buruh, pengemudi ojek online, hingga kurir online dalam menyampaikan aduan maupun konsultasi terkait THR dan BHR.
“Meski dalam masa libur nasional dan cuti bersama, pemerintah tetap hadir untuk memastikan layanan Posko THR dan BHR tetap dapat diakses masyarakat,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, keberadaan posko selama masa libur sangat penting agar persoalan pembayaran THR tidak berlarut-larut, terutama saat kebutuhan pekerja meningkat menjelang dan setelah Lebaran.
Pengawasan Diperketat, Aduan Jadi Prioritas
Kemnaker juga menyiagakan pengawas ketenagakerjaan guna mempercepat penanganan setiap laporan yang masuk. Koordinasi dilakukan hingga tingkat provinsi agar proses penyelesaian aduan berjalan lebih cepat dan efektif.
“Aduan THR, khususnya yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami,” tegas Yassierli.
Ribuan Konsultasi dan Aduan Masuk
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa selama 4–17 Maret 2026, Posko THR dan BHR telah menerima 2.488 layanan konsultasi.
Rinciannya, 1.993 konsultasi terkait THR dan 495 terkait BHR. Layanan live chat menjadi kanal paling banyak digunakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menyebutkan bahwa dalam periode 13–18 Maret 2026 terdapat 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.
Jenis Pelanggaran Terbanyak
Dari total aduan tersebut, pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah:
THR tidak dibayarkan: 1.273 laporan
THR tidak sesuai ketentuan: 474 laporan
THR terlambat dibayar: 366 laporan
Adapun wilayah dengan jumlah aduan tertinggi berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Imbauan untuk Perusahaan
Kemnaker mengimbau seluruh perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menunda hingga batas akhir.
“Perusahaan harus memastikan hak pekerja dibayarkan tepat waktu,” ujar Ismail. (BHK/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
