mandarnesia.com — Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) Yanmarindo, melihat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Mamuju merupakan dampak dari kelalaian pemerintah mengelola perencanaan pembangunan.
Hal tersebut menurut Ketua Yanmarindo, M Ikswan Williy yang juga merupakan Anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Barat.
“Seharusnya dokumen tersebut menjadi rencana tata kelola ruang wilayah perencanaan pembangunan,” kata Iksan kepada mandarnesia.com melalui sambungan telepon, Selasa, (3/4/2018).
Tak sampai di situ, menurutnya, politik anggaran perencanaan pembangunan yang tidak berbasis pada lingkungan dan hak azasi, dinilai menjadi pemicu.
“Oleh karena itu, tidak mutlak dikatakan banjir karena murni bencana alam. Banjir karena kecerobohan pemerintah menyusun sebuah perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Ia menyebut, eksploitasi dimana-mana terjadi sangat masif. Belum lagi persoalan perizinan baik tambang, dan eksploitasi kayu.
“Artinya, sangat mudah mengeluarkan izin pemerintah provinsi dan kabupaten yang seharusnya ada proses peninjauan,” tuturnya.
Ia melihat, solusinya banjir di Mamuju bukan normalisasi sungai. Namun menghentikan eksploitasi pengerusakan alam yang tidak strategis.
“Normalisasi sungai bukan anggaran kecil, yang harus dilakukan konservasi wilayah tanggap air, bangun proses kesadaran masyarakat, meninjau perizinan yang telah diterbitkan,” tutupnya.
Reporter: Sudirman Syarif
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com