MANDARNESIA.COM, Jakarta — Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).
Aliansi ini merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia.
Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019.
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam.
Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung koalisi ini.
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu.
“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.
Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas.
Tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579
Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif,” katanya.
Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing.
Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024.
“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya.
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden.
Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)
Namun dibandingkan dengan Pemilu 2019, menurut Ika proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara. Sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak media lokal menjadi sangat krusial. (wm/*)