Reporter: Sudirman Syarif
MANDARNESIA, Mamuju — Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik geram, banyak pejabat OPD yang keluar daerah di tengah minimnya realisasi serapan OPD di triwulan III. Ia tegas tidak lagi meninggalkan Sulbar.
Kekecewaan tersebut disampaikan Akmal setelah melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin (4/7/2022).
“Tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin. Silahkan keluar tetapi ketika Anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,” tandas Akmal.
Ia memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Dareh Provinsi Sulbar Khaeruddin Anas, untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan di luar daerah tanpa izin Pj.Gubernur.
Asisten II bidang Ekbang, Khaeruddin Anas dikonfirmasi hal tersebut menyampaikan, telah diperintahkan membuat surat edaran, tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur.
Ia mengatakan, jika hal itu masih ditemukan, maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan.
“Kalau masih ada yang pergi, maka pak gubernur tidak akan membayar, tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan ataupun tidak lagi boleh dicairkan, kecuali dia tanggung dan bayar sendiri,” jelasnya.