Oleh: Direktur Eksekutif Marwan Institute Awaluddin.
UJUNG perhelatan pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan 17 April, hari ini selesai, ditandai dengan pengambilan sumpah/janji anggota dewan perwakilan rakyat masa jabatan 2019-2024, Rabu (28/8). DPRD Polman dari seluruh rangkaian range (Juli-September) waktu pelantikan disemua jenjang berdasarkan waktu yang ditetapkan KPU.
Hiruk pikuk politik yang dimulai pada akhir tahun 2018 hingga memasuki tahun 2019 sampai pada hari H. Setumpuk amanah dan tanggung jawab menunggu di depan mata anggota DPRD kita, yang diambil sumpahnya hari ini menuntut kerja cerdas, kerja keras dan menjadi tumpuan rakyat, setidaknya 5 tahun mendatang. Berbagai capaian yang telah dilaksanakan, memerlukan evaluasi kritis untuk dilakukan dalam upaya mengagregasi kepentingan rakyat yang telah memilihnya.
Terlepas dari intrik politik dan berbagai manuver yang telah dilakukan sepanjang waktu hingga ke pemilihan, tidak lagi menjadi urgen untuk diperdebatkan. Kecuali bagaimana upaya negara dan pemangku kebijakan di Pusat untuk melakukan koreksi dan evaluasi total terhadap mekanisme dan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ini agar hasil capaian kita berbanding lurus dengan manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai konstituen dari calon terpilih.
Ke depan, maksimalisasi dari fungsi-fungsi perwakilan rakyat benar -benar harus bertumpu pada kepentingan rakyat di atas kepentingan pragmatis atau golongan.
Anggota DPRD harus menyadari eksistensi keberadaan mereka di gedung rakyat, bukanlah main-main atau sekedar melampiaskan dorongan keinginan mereka sebagai individu.
Tapi didasari pada faktor kebutuhan akan kepentingan yang lebih besar untuk menjadi penyambung lidah rakyat atas segala bentuk ketidakadilan pembangunan, penggunaan anggaran, kualitas serapan aspirasi, memilki skala perioritas dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
Anggota DPRD mesti paham bahwa duduknya mereka, bukan karena keinginan pribadi tapi ada persoalan besar yang ingin dikawal. Bagaimana mensejahterakan rakyat yang lahir dari ide cemerlang kita dalam memutus suatu perkara di parlemen. Silahkan berdebat, silahkan bermusyawarah, tapi tetap dalam kerangka kepentingan rakyat.
Berbagai persoalan masyarakat kita perlu mendapat perhatian serius, persoalan pendidikan, pungutan liar, banyaknya sekolah sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa, pungli-pungli pada sektor pelayanan jasa, pertanahan, penataan pasar yang sehat yang berbasis RTRW.
Mengembalikan fungsi terminal, pelayanan-pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, perlindungan sektor ekonomi kerakyatan terhadap industri retail, sektor infrastruktur pada wilayah terisolir, masyarakat pantai dan nelayan, pengawasan anggaran dana desa, perbaikan harga gabah yang setiap tahun menjadi polemik yang tak pernah beralhir, dan lain-lain.
Mencermati semua itu, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang dibarengi keberanian untuk berjibaku di gedung perwakilan rakyat.
Akhirnya, atas nama rakyat dan Bangsa Indonesia, saya mengucapkan selamat dan sukses. Semoga Allah SWT meridai, Amin. Insya Allah.
: redaksi@mandarnesia.com