Mandarnesia.com — Suhardi Duka (SDK) melihat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus mengakomodir keinginan masyarakat Kabupaten Majene terkait pembagian PI Blok Sebuku.
Menurutnya hal tersebut penting untuk menjaga stabilitas daerah saat ini.
“Kita lihat yang turun ke jalan (demo) bukan lagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tapi rakyat Majene yang melakukan untuk memperjuangkan itu,” kata SDK kepada mandarnesia.com di kediamannya, Senin (11/6/2018).
Ia melihat perlunya berkepala dingin, karena tidak bagus dan tidak wajar antara kabupaten dan provinsi tidak terkoneksi dengan baik.
“Provinsi yang dipikirkan adalah kabupaten. Karena bagian besar dari satu wilayah. Bagaimana mengupayakan keseimbangan. Memikirkan tingkat kesejahteraan seluruh kabupaten. Bagaimana menciptakan keseimbangan daerah, bagaimana menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi jangan timpang,” tutur SDK.
Ia juga melihat, Kabupaten Majene jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, Majene juga bagian dari NKRI.
Pembagian PI blok sebuku dilandasi MoU. Kata SDK, jadi tidak sepenuhnya menggunakan UU 23, Permen 37.
“Karena ada satu landasan yang tidak dimiliki daerah lain. Sehingga ia memiliki kespesialan, yaitu MoU Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Sulbar. Kalau tidak diatur secara damai mungkin saja Kalsel bisa tidak dapat atau Sulbar tidak dapat sama sekali, jika pengadilan sudah memutuskan itu,” jelasnya.
Reporter: Sudirman Syarif
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com