Satker PPK Berdalih Bendungan Jebol Akibat Gempa, Kejati Sulbar Diminta Turun Tangan

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen (Satker PPK) BWS III Sulselbar berdalih, penyebab jebolnya Bendungan Kayuangin, Kecamatan Malunda, Majene akibat gempa bumi tahun lalu.

“Terkait degan masalah jebolnya bendung, karena bendung memang sudah mengalami retak pasca gempa tahun lalu, itu yang menjadi pemicu terjadinya patahan,” katanya kepada wartawan melaui sambungan pengantar WhatsApp, Selasa (21/1/2020).

Baca:https://mandarnesia.com/2020/01/kontraktor-bendung-kayuangin-saya-pikir-itu-musibah/

Baca:https://mandarnesia.com/2020/01/bendung-kayuangin-jebol-lak-sulbar-sarat-tindak-pidana-korupsi/

Selain itu, ia juga menyebut faktor hujan yang mengguyur wilayah hulu sungai tersebut, menjadi penyebab kedua bendungan yang dibangun tahun 2013 dengan anggaran miliar melalu sistem multiyears contract, jebol.

“Terkait dengan masalah jebolnya bendung karena pengaruh hujan ekstrim di hulu yang menyebabkan tiba-tiba banjir kemarin malam,” sambungnya.

Baca:https://mandarnesia.com/2020/01/warga-malunda-minta-penegak-hukum-usut-robohnya-bendung-kayuangin/

Dengan sistem multiyears contract, setiap tahun PPK menerima suntikan dana Rp10 miliar untuk pemeliharaan bendungan. Untuk sementara, pihaknya PPK melakukan koordinasi dengan Pemda terkait jebolnya bendungan tersebut.

Menyikapi hal itu, Koordinator Investigasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Advokasi dan Investigasi Nasional Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) Sulbar, Muh Said meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar turun tangan soal dugaan kesalahan perencanaan pembangunan bendungan.

“Kejati harus turun melakukan investigasi terkait jebolnya tanggul yang merugikan negara ratusan miliar. Termasuk memanggil pihak Satker PPK, Kepala Santker BWS III, dan kontraktor,” tegasnya kepada sejumlah media dalam keterangan pers di salah satu warkop di Mamuju, Selasa (21/1/2020).

Selain itu, mantan aktivis tersebut juga mengeluhkan aksesibilitas pihak balai yang sulit ditemui. “Kalau kita ke kantornya jarang di sana,” kata Muh. Said.

Ia juga akan melakukan konsultasi dengan Pimpinan KPK Firli Bahuri yang akan berkunjung ke Sulbar, Rabu (22/1/2020) besok.

“Kebetulan saya ada undangan, saya akan sampaikan masalah ini di depan publik, agar diusut serius,” ungkapnya.