Oleh: Hajrul Malik
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]PASCA gempa Palu Sulawesi Tengah berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi di Palu, Sigi dan Donggala. Bukan hanya korban langsung tapi juga pada korban terdampak.[/perfectpullquote]
Korban maupun korban terdampak bencana alam, seperti tsunami, gempa dan liquifaksi Sulawesi Tengah yang paling rentan mengalami trauma dan stres, adalah anak-anak.
Jika salah dalam penanganan korban, terutama anak anak tidak tertangani cepat, maka bisa menimbulkan dampak buruk jangka panjang. Pada mental, spritualitas, sosial dan budaya.
Salah satu pendekatan dalam memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban bencana alam, yaitu pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemenuhan hak-hak anak melalui partisipasi dari semua pemangku kepentingan. Baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat.
Karena itu selama 3 hari dari tanggal 21-23 November, kami diundang selaku praktisi anak Sulawesi Barat untuk memberikan materi sekaitan perlindungan anak dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada masa darurat. Hadir dalam acara yg difasilitasi oleh Unicef kerjasama Pemerintah Kota Palu, dan Yayasan Karampuang, Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo, atau biasa dipanggil Pasha memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan #Response on Child Protection in Emergency.
Sebagai Ketua Dewan pendidikan Mamuju, dan ketua Pokja Program Pencegahan Pernikahan Usia Anak Mamuju, diminta sharing informasi dan materi penanganan dan pemenuhan hak anak yang menjadi model di Mamuju.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait terutama pemangku kepentingan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota palu, Dinas Sosial Kota Palu, Koordinator Pengungsi di 9 titik pengungsian yang ada. Serta NGO Palu yang bergerak di bidang pemberdayaan anak, seni dan budaya, serta aktifis dari luar daerah lainnya.
Hadir pula Kementerian Sosial, Unicef dan PLAN, atau Yayasan PLAN Internasional Indonesia.
Selama 3 hari terjadwal, 21 di Palu, 22 di Kabupaten Sigi dan 23 di Kabupaten Donggala.
Semua anak-anak kita, adalah moto di mana semua pihak harus terlibat memasilitasi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak. Baik dalam situasi normal, apalagi dalam situasi pasca bencana.
*Ketua Dewan Pendidikan Mamuju, Sulawesi Barat