Jakarta, Mandarnesia.com – Calon Presiden Joko Widodo menegaskan, setiap proses rekrutmen harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia pun menilai prinsip rekrutmen harus berbasis pada kompetensi bukan finansial dan nepotisme. Ia mencontohkan, saat anaknya mendaftar calon CPNS 2014 dan dinyatakan tidak lulus tes.
Rekrutmen seluruh pejabat birokrasi menurut dia, harus dilakukan transparan dan sederhana dengan standar yang jelas.
“Contoh rekrutmen ASN kita dilakukan sangat terbuka. Semuanya bisa dicek anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus,” kata Joko Widodo, dalam debat Pilpres 2019 seperti yang ditayangkan di TVOne, Kamis (17/1/2019) malam.
Selain itu, untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga, pemilu menjadi murah, pejabat tidak terbebani dengan biaya pemilu serta politik uang dan suap bisa terpangkas.
Dengan begitu, ia berharap dengan rekrutmen yang benar akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas baik.
“Dengan rekrutmen ini, baik bupati, walikota, gubernur kita akan mendapatkan putra putri terbaik karena berjalan dengan transparan,” katanya.
Di sisi lain, calon presiden Prabowo Subianto menilai perlu ada langkah kongkrit yang harus dilaksanakan segera mungkin.
Presiden menurutnya, harus berani melakukan terobosan. Termasuk menaikkan gaji setiap pemimpin daerah.
“Saya kira kalau memang niat memperbaiki itu harus berani melakukan terobosan supaya penghasilan pejabat publik begitu besar,” ungkapnya.
“Kemudian kita potong semua kebutuhan kampanye seperti yang ada di tv ketika tampil tidak dibayar lagi,” tandasnya.
Reporter: Ayub Kalapadang
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com