Oleh: Dr. Aco Musaddad HM.
Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
Reformasi birokrasi digital merupakan upaya transformasi birokrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya jelas: meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Di Kabupaten Polewali Mandar, reformasi ini membuka peluang besar untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih lincah, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Meski demikian, kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu dijawab secara bertahap dan terukur.
Peluang Reformasi Birokrasi Digital di Polewali Mandar
1. Peningkatan Pelayanan Publik
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Polewali Mandar telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah aplikasi Halo ASSAMI—sebuah inovasi layanan aduan masyarakat yang menjadi bagian dari janji politik Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan secara langsung dan mendapatkan respons yang lebih cepat dari instansi terkait.
2. Efisiensi Operasional Birokrasi
Digitalisasi proses internal pemerintahan memungkinkan pengelolaan data seperti kependudukan, perizinan, dan administrasi lainnya menjadi lebih cepat, efisien, dan minim hambatan birokrasi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem digital memudahkan pelacakan proses layanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemerintah.
4. Pengembangan Ekonomi Digital
Birokrasi digital juga menjadi fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital lokal, termasuk kemudahan dalam pengurusan izin usaha secara online dan penguatan ekosistem startup berbasis digital.
5. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Transformasi digital mendorong peningkatan kompetensi ASN dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Tantangan dalam Implementasi Reformasi Digital
1. Kesenjangan Infrastruktur Digital
Masih ada wilayah di Polewali Mandar yang belum terjangkau jaringan internet yang stabil, sehingga implementasi layanan digital belum bisa dilakukan secara merata.
2. Keterbatasan Anggaran
Digitalisasi membutuhkan investasi yang besar, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Anggaran yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan reformasi digital.
3. Keamanan Siber dan Perlindungan Data
Meningkatnya penggunaan teknologi digital juga memperbesar risiko keamanan informasi. Perlindungan terhadap data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap implementasi sistem digital.
4. Resistensi terhadap Perubahan
Tidak semua aparatur siap menerima perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. Perlu strategi komunikasi perubahan, sosialisasi intensif, serta pelatihan untuk mengurangi resistensi dari dalam birokrasi itu sendiri.
5. Kesenjangan Literasi Digital ASN
Tidak semua ASN memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem digital. Maka dibutuhkan pendekatan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan agar semua aparatur mampu beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi.
Polewali Mandar memiliki modal yang kuat untuk menyukseskan agenda reformasi birokrasi digital. Kenaikan nilai indeks SPBE, serta berbagai inovasi layanan publik digital, menjadi indikator bahwa perubahan sedang berlangsung.
Dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, serta kolaborasi seluruh perangkat daerah, Polewali Mandar dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun birokrasi modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
: redaksi@mandarnesia.com