MANDARNESIA.COM, Mamuju — Memasuki hari ketujuh pasca pemekaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin rapat perdana bersama jajaran pejabat struktural dan staf Bapenda Sulbar, Rabu (7/1/2026).
Rapat yang digelar di ruang rapat Kantor Bapenda Sulbar ini menjadi momentum awal konsolidasi internal sekaligus penegasan arah kerja organisasi, terutama dalam memperkuat fokus seluruh bidang guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan kelembagaan pascapemisahan organisasi.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka–Salim S. Mengga, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Abdul Wahab menekankan pentingnya penataan organisasi sejak awal, terutama terkait analisis jabatan dan komposisi personel. Ia mengingatkan agar struktur kepegawaian disusun secara proporsional dan tidak gemuk, khususnya pada unit-unit yang menangani urusan pendapatan dan keuangan.
Meski saat ini Bapenda Sulbar masih menggunakan gedung lama yang telah dipindahtangankan, Abdul Wahab menegaskan bahwa keterbatasan sarana tidak boleh menjadi penghambat kinerja. Seluruh bidang diminta segera bergerak agar roda organisasi tetap berjalan optimal.
“Minggu ini saya harap semua sudah bergerak meski kondisinya terbatas. Saya sedang berupaya membenahi semuanya. Staf akan dipantau, dan koordinasi saya serahkan kepada Pak Sekretaris,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi seluruh jajaran dan menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dalam menyelesaikan setiap persoalan. Setiap penugasan yang diberikan, kata dia, akan dikawal hingga tuntas.
“Ruang diskusi terbuka lebar. Kalau ada masalah, sampaikan. Dan kalau ada yang saya tugaskan, akan saya kejar sampai selesai,” tegasnya.
Pada sektor pendapatan, Abdul Wahab mendorong seluruh kepala bidang untuk fokus penuh pada pencapaian target PAD. Ia meminta dilakukan pemetaan potensi pendapatan di setiap kabupaten, termasuk evaluasi piutang pajak yang tidak tertagih serta penyusunan langkah intervensi yang melibatkan seluruh perangkat terkait.
“Potensi pendapatan harus diramu dengan baik. Berapa potensi tiap kabupaten, mana yang tidak bisa ditagih, semua harus dievaluasi. Intervensinya juga harus melibatkan semua perangkat,” jelasnya.
Ia turut menekankan pentingnya prediksi penerimaan dan inovasi peningkatan PAD, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurutnya, kesadaran wajib pajak masih menjadi tantangan, khususnya setelah pembelian kendaraan baru.
“Perlu dipikirkan inovasi agar wajib pajak mau membayar. Jangan sampai setelah beli kendaraan baru, pajaknya tidak dibayar lagi. Ini tantangan kita bersama,” ujarnya.
Untuk Pajak Air Permukaan, Abdul Wahab meminta pembentukan tim khusus dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna turun langsung ke lapangan menangani persoalan yang ada.
Ia juga menegaskan bahwa target per Samsat harus segera dituntaskan, regulasi pendapatan disiapkan, serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak di seluruh Samsat terus diperbaiki.
“Ingatkan teman-teman di Samsat, pelayanan harus semakin baik. Kerja kita tidak boleh sendiri-sendiri. Dengan kolaborasi, hasilnya pasti lebih optimal,” tutupnya.
Rapat perdana ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar Fahri Yusuf, Plt. Kabid P2IT Muh. Saleh, Plt. Kabid Pendapatan Daerah Gaffar, Plt. Kabid Pengawasan Agus Salim Machmoed, serta seluruh staf Bapenda Sulbar. (fb/*)
: redaksi@mandarnesia.com