MANDARNESIA.COM, Polewali – Dinas Kominfo Press Sulawesi Barat bersama Dinas Kominfo SP Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Hotel Alternatif Polewali, Selasa (3/6/2025).
Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan ini, antara lain Camat Tutar, Bulo, Tapango, dan Balanipa; empat kepala desa bersama sekretaris desa; kepala Puskesmas Matangnga, Bulo, dan Tutar; perwakilan dari tujuh UPTD SMKN; serta Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan undangan lainnya.
Kepala Dinas Kominfo Press Sulawesi Barat, Mustari Mula, S.Sos., M.A.P, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan blankspot dan lemah sinyal internet di Sulbar merupakan bagian dari program prioritas pasangan Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur, SDK-JSM.
“SDK–JSM berkomitmen dalam lima tahun kepemimpinannya untuk memastikan seluruh wilayah di Sulawesi Barat terjangkau sinyal internet, terutama di lokasi pelayanan publik seperti kantor desa, sekolah, dan puskesmas,” ungkap Mustari.
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad HM, yang mewakili Pemkab Polewali Mandar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulbar, khususnya Gubernur H. Suhardi Duka, terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan internet di daerah.
“Dalam 100 hari kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud dan Gubernur H. Suhardi Duka, sudah banyak program pusat yang dikolaborasikan, mulai dari rencana pembangunan Sekolah Rakyat, program Transmigrasi Terintegrasi, ketahanan pangan, hingga penanganan blankspot,” jelas Aco.
Ia menambahkan, penanganan blankspot akan sangat mendukung pelaksanaan dua program strategis tersebut, terutama yang ditempatkan di wilayah terpencil.
Aco juga menyampaikan bahwa dari 144 desa di Polewali Mandar, terdapat 33 desa (sekitar 23 persen) yang masih mengalami blankspot atau belum terjangkau layanan internet.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Informatika Dinas Kominfo Press Sulbar, Ridwan Djafar, S.IP., M.Si., mengungkapkan bahwa meski tengah terjadi refocusing anggaran, pihaknya justru mendapatkan tambahan dana untuk menyelesaikan persoalan desa blankspot.
“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, Pemprov Sulbar menargetkan pembangunan 15 titik layanan internet di setiap kabupaten, meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan desa atau kelurahan,” jelas Ridwan.
Menurut data Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Kominfo RI per Mei 2025, terdapat 384 titik fasilitas layanan publik di Sulawesi Barat yang belum memiliki koneksi internet, terdiri dari: 196 kantor desa, 44 SMA, 68 SMK, 13 SLB, dan 63 puskesmas. Khusus Polewali Mandar, terdapat 56 titik, terdiri dari: 36 kantor desa, 2 SMA, 8 SMK, 2 SLB, dan 8 puskesmas.
Aco Musaddad menegaskan, kondisi blankspot berdampak pada ketimpangan layanan digital, keterbatasan akses daring, dan terhambatnya pembangunan ekonomi lokal.
“Penyebab utama blankspot adalah kondisi topografi dan geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketimpangan pembangunan,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat menuntaskan persoalan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.(WM)
: redaksi@mandarnesia.com