Reporter : Busriadi Bustamin
MAJENE, mandarnesia.com-Posko pemeriksaan kendaraan pencegahan covid-19 depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Majene, beberapa hari terakhir mulai lengang.
Pemandangan ini, akan mulai nampak mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.00 Wita. Salah satu pengendara yang sedang melintas menuturkan, kondisi lengangnya posko terjadi sejak beberapa hari belakangan. Tak ada satupun petugas yang nampak sedang berjaga-jaga untuk memeriksa setiap kendaraan sedang melintas.
“Mungkin sudah seminggu yang lalu ini begini dan tidak ada penjagaan,” kata salah satu pengendara yang namanya tidak ingin dipublikasikan.
Menanggapi hal itu, Adi Ahsan yang juga Wakil Ketua DPRD Majene menyampaikan protes keras kepada Bupati Majene.
“Secara pribadi menyampaikan protes keras kepada bupati dengan kondisi seperti ini. Kami minta bupati lebih serius menangani perbatasan karena itu pintu masuk kita, pintu awal kita dengan memaksimalkan personil. Kalau persoalan ada keluhan mengenai insentif itu harus direspon secara positif,” tegas Adi Ahsan melalui hanphone, Senin (27/4/2020).
“Sekarang kan begini kondisi keuangan dari 27 miliar kita gunakan hari ini kalau misalnya virus itu sudah masuk, jangankan 50 miliar, 100 miliar itu akan habis uang daerah kita gunankan,” kesalnya.
Seharusnya, lebih dimaksimalkan penjagaan dengan melihat adanya gelombang arus balik mudik atau pulang kampung. Agar orang ke Majene bisa memastikan apakah dia terindikasi covid-19 atau tidak.
“Yang jelas untuk mengamankan Majene ini harus menertibkan orang masuk,” katanya.
Menurutnya, dengan anggaran yang akan disiapkan pemda seharusnya lebih dimaksimalkan pos perbatasan.
“itu kan di perbatasan hanya discreening, kita berharap kepada pemerintah daerah itu bisa mencatat riwayat perjalanannya yang akan masuki ke Majene. Artinya riwayat perjalanan itu kalau dari zona merah maka dia harus diperketat. Kemudian kalau misalnya ada orang yang keluar masuk dari Majene masuk lagi, itu harus diberikan kebijakan khusus,” ujarnya.
“Dengan kondisi lengangnya seperti ini, pemerintah seolah-olah memperisalahkan tanda petik ya, mempersilahkan warga yang tidak jelas riwayatnya itu memasuki daerah kita. Dan itu cukup rawan.”
Pemerintah harus belajar dari kabupaten lain. Di Sulbar, kata Adi, dari enam kabupaten tidak ada covid-19. Hanya orang luarlah yang membawa ke Sulbar. “Sehingga lengangnya kondisi perbatasan saat ini pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan,” tegasnya.
Sirajuddin Jubir Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene menjelaskan, sejak awal ramadan jadwal pos penjagaan perbatasan berubah. Penjagaan akan dimulai pukul 15.00 hingga 07.00 Wita.
“Perbatasan Majene-Polman yang kita cari itu orang yang datang dari Makassar, Maros, dan Gowa. Asumsi kita itu mereka akan tiba di Majene paling cepat tiba dari Makassar jam tiga kalau dia berangkat pagi dari Makassar,” jelasnya.
“Apalagi di bulan puasa kita potongkan jam 07.00 sampai jam 15.00. Nanti jam 15.00 sampai jam 07.00 mulai. Dengan asumsi memang jumlah kendaraan yang masuk pagi-pagi dari arah Makassar hampir tidak ada kalau awal bulan puasa ini, jadi makanya ambil inisiatif begitu. Tapi akan berubah tergantung kondisinya nanti.”
Sebenarnya, lanjut Sirajuddin, fungsi perbatasan mendeteksi orang yang keluar-masuk.
“Siapa yang masuk hari ini. Kemudian kita arahkan ke Puskesmas kemudian diberikan edukasi,” katanya.
Walaupun ada orang yang masuk jam sekian, pasti terdeteksi di kelurahan dan desa.
“Tapi jumlahnya tidak akan banyak. Paling satu hari satu orang satu mobil,” tutur Sirajuddin.
Ketfot : Posko penjagaan depan kantor Dishub Majene terlihat lengang/ist.
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com