MANDARNESIA.COM, Mamuju — Puncak Peringatan Hari HAM se-dunia ke-76 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dihadiri seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang penyerahan penghargaannya dilakukan secara simbolis oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai kepada 20 gubernur.
Dalam acara tersebut di atas juga hadir Menko Bid. Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihsa Mahendra, bubernur seluruh Indonesia, bupati/walikota seluruh Indonesia, dan Kepala Bagian Hukum seluruh Indonesia.
Peringatan Hari HAM tersebut diberikan penghargaan kepada, Gubernur seluruh Indonesia yang telah berhasil meraih Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023. Serta seritifikat penghargaan juga diberikan kepada bupati/walikota seluruh Indonesia yang telah berhasil meraih penghargaan Pelaksanaan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
Untuk Provinsi Sulawesi Barat penyerahan penghargaan KKP HAM Tahun 2023, baru diserahkan tahun ini kepada bupati di Sulawesi Barat. Sertifikat Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 diserahkan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Ruang Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (24/3/2025).
Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM), yangmana tujuan penilaian KKP HAM, merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Polewali Mandar, Syukri, SH menjelaskan bahwa ini merupakan rangkaian acara peringatan hari HAM sedunia yang jatuh setiap 10 Desember setiap tahun, kementerian hak asasi manusia menyelenggarakan kegiatan pelaporan untuk Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) untuk dilakukan penilaian.
“Khusus untuk Kabupaten Polewali Mandar melibatkan beberapa OPD dan PKM, Alhamdulillah, Polman dalam kegiatan dimaksud berhasil mendptkan nilai terbaik dan berhak meraih penghargaan sertifikat KKP HAM dri Kementerian Hak Asasi Manusia untuk tahun 2023,” jelas Syukri.
Lebih jauh Syukri menjelaskan bahwa kategori untuk penilaian KKP HAM adalah OPD/PKM yang dianggap mampu memberikan layanan berstandar HAM, misalnya tersedianya alat atau fasiliatas layanan buat para penyandang disabilitas, tidak diakriminatif dalam memberikan layanan, dan lain-lain yang berakitan dengan HAM.
“Untuk tahun ini kabupaten yang berhasil meraih penilaian terbaik ada lima kabupaten dari 6 kabupaten di Sulbar, satu kabupaten yang gagal meraih predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023 adalah Kabupaten Mamasa,” jelas Syukri. (WM)
: redaksi@mandarnesia.com