Penyelenggaraan Haji Menunggu Kepres

MAMUJU, Mandarnesia.com-Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) masih menunggu Keputusan Presdien (Kepres) terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019.

“Pada saat pembahasan dengan DPR bersama Menteri Agama sudah ada persetujuan DPR, tapi itu baru dirata-ratakan. Baru tiga puluh lima sekian kan. Jadi kita masih menunggu keluarnya Kepres terkait BPIH. Sampai sekarang ini belum bisa melakukan pelunasan,” kata Kepala Seksi Pendaftaran Dokumen dan Sistem Informasi Haji Kememag Sulbar Najamuddin Umar, di ruang kerjanya, Kamis (21/2/2019) kemarin.

Menurutnya, masing-masing embarkasi berbeda. Biasanya yang paling mahal ada di Provinsi Sulbar.

“Mungkin ada orang yang bertanya kenapa kita yang paling mahal? Karena kita yang paling jauh. Komponen paling besar itu dalam BPIH biaya transportasi terutama tiket pesawatnya,” tutur Najamuddin.

Sementara untuk BPIH tahun 2017 senilai Rp38.972.280. Sedangkan BPIH Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Rp54.234.000

Tahun 2018 BPIH mengalami peningkatan yakni Rp39.507.741 sedangkan BPIH TPHD Rp67.214.585.

Fatma, Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan, mahalnya biaya bagi TPHD dikarenakan tidak adanya subsidi.

“Kemarin itu (TPHD 2018) enam puluh tujuh sekian, tidak tahu kalau sekarang. Karena dia kan, langsung berangkat tidak ada setoran awal. TPHD ini diseleksi langsung Pemprov Sulbar,” jelasnya.

Ketfot: Kantor Kemenag Sulbar. Foto: Busriadi Bustamin

Reporter: Busriadi Bustamin