Pejabat Sulbar Tak Boleh Miskin Inovasi

BALIKPAPAN – Provinsi Sulawesi Barat yang telah berusia 13 tahun, pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Menurut salah seorang akademisi asal Mandar, Dr. Muslimin, M.Si, “Itu kita akui.” Tetapi di sisi lain, katanya, tentu masih banyak permasalahan yang mesti dituntaskan.

“Kemiskinan yang jumlahnya lumayan besar sekitar 150 ribu jiwa. Pengangguran terbuka sekitar 19 ribu jiwa. APBD yang masih terlalu kecil, sekitar Rp 2 triliun dimana 75 persen masih gelontoran pusat,” kata Muslimin yang sedang berada di Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur saat dihubungi mandarnesia.com, Ahad (12/11/2017).

Termasuk sebut Muslimin, belum optimalnya potensi-potensi ekonomi, baik di sektor perikanan, perkebunan maupun pariwisata. “Kasus korupsi yang masih cukup tinggi. Ini yang menjadi poin negatif,” ujar mantan Komisioner KPU Sangatta ini.

“Pemerintah saat ini mesti berani menerobos sekat-sekat yang selama ini menghalangi, dengan mengangkat pejabat yang betul-betul memiliki integritas dan kompetensi yang memadai,” ujar dosen terbang di tiga universitas di Kalimantan yang rutin memantau perkembangannya kampung halamannya di perantauan.

Dirinya menilai, harusnya pejabat yang memiliki visi jelas, berinovasi tinggi dan mampu membaca peluang dan tantangan. Bukan pejabat konvensional yang hanya mampu bekerja secara linear, miskin inovasi, berbiaya operasional besar.

Termasuk perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dengan menyesuaikan kondisi kekinian.

#SudirmanSyarif