MAMUJU – Menanggapi berbagai manuver elit politik jelang batas pencalonan Pilkada Serentak 2018, PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk konsisten mencari sosok pemimpin, bukan pengejar kekuasaan.

“PDI Perjuangan mencermati begitu banyak yang memiliki ambisi kekuasaan, dan mengabaikan bagaimana cara mengelola kekuasaan yang baik untuk rakyat,” sebut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dalam rilis yang diterima mandarnesia.com, Selasa (2/1/2018).

Tak hanya itu, menurut politisi partai Moncong Putih ini bahwa Pilkada 2018 disebutnya aneh. Beberapa yang ingin menjadi menteri, Gubernur bahkan ada yang mengubah kepribadian dengan mendadak tebar pesona. Sehingga pragmatisme kekuasaan menjadi begitu nyata adanya.

Atas dasar tersebut, PDI Perjuangan menegaskan bahwa partai mencari pemimpin untuk rakyat, partai mencari calon yang kokoh pada keyakinan dan kepribadiannya sebagai pemimpin yang melayani.

Selain itu kriteria kepemimpinan, kepribadian, kemampuan menyelesaikan masalah dan daya juang menjadi tolok ukur utama yang dikedepankan PDIP.

“Survei penting sebagai pemetaan awal. Elektabilitas bukan segala-galanya bagi PDI Perjuangan. Yang terpenting adalah watak kepemimpinan dan kepribadian untuk menyatu bersama rakyat. Karena itulah mengapa assestment psikotest dan sekolah partai kami jalankan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Kemudian, bagi PDI Perjuangan kemenangan memang penting, dan menjadi target konsolidasi partai. Namun kemenangan harus disertai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakyat, mempercepat pembangunan di provinsi agar selaras dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Kalah menang adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun tekad kami telah bulat, bagaimana kemenangan dipadukan dengan konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota saling bersinergi, berjalan berirama, dan partai memiliki konsepsi pembangunan semesta dan berencana,” sebutnya.

Hasto menambahkan, pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Papua dan sejumlah daerah lain akan diumumkan secara bertahap dimulai 4 Januari 2018.

“Mohon bersabar. Sebab pengumuman paslon tidak dilakukan sembarangan. Kami memiliki tema khusus setiap mengumumkan pasangan calon,” ungkapnya.

#AyubKalapadang

Foto: Zona Sultra.com