Masukan Ray Rangkuti Tentang Pengawasan Pilkada di Sulbar

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com –Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyampaikan tiga masukan bagi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang di empat kabupaten di Sulbar.

Menurut pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang konsen di isu kepemiluan, demokrasi, hak asasi manusia dan korupsi, untuk berdiskusi tentang antisipasi karawan dan keamanan pemilu menjelang pilkada tahun 2020. Dalam diskusi bersama dengan seluruh anggota Bawaslu di Sulawesi Barat.

Dan dalam diskusi itu mencuat beberapa hal yang sudah menjadi semacam persoalan dan penyakit baik Pileg dan Pilkada. Paling umum adalah penggunaan politik uang di dalam pelaksanaan Pilkada. Berkaitan dengan ini ia menyarankan terhadap tiga hal.

Pertama Bawaslu sebaiknya tegas dan keras menghadapi persoalan politik uang. Tetapi ada baiknya juga Bawaslu mulai naik sedikit untuk mengantisipasi. Bukan saja uang yang keluar, tapi uang yang masuk kepada para kandidat baik untuk caleg maupun untuk calon kepala daerah.

“Sebab kalau kita mengantisipasi apa yang masuk kepada calon, sedikit banyak akan berefek, pada sejauh mana uang yang menyebar kepada masyarakat. Karena dari mana caleg dan calon kepala daerah menerima uang, kalau tidak dapat uang,” kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini di salah satu warung makan di Mamuju, Rabu (11/3/2020).

Ia yang mengikuti acara goes to campus di Mamasa, senang bertemu dengan mahasiswa di Mamasa yang berdiskusi cukup lumayan panjang. “Dan teman-taman Bawaslu rasakan, itu relatif sama dengan masyarakat. Yaitu maraknya penggunaan politik uang dalam setiap perhelatan, baik itu pemilu maupun pilkada.”

“Apa yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa itu sangat kreatif dan bagus bila direspon Bawaslu. Yaitu ada sebetulnya semangat yang kuat di masyarakat untuk menolak terjadinya praktek politik uang, jadi secara umum kita sudah melihat sebetulnya. Meskipun tetap beredar tapi ada proses pemahaman yang meningkat di masyarakat,” jelasnya.

Ia menggambarkan, bawa politik uang sebenarnya tidak bagus. Cuman kadang-kadang karena kebutuhan, karena macam-macam hitungan sehingga tetap diterima. Meskipun sebetulnya secara umum tidak terlalu kuat mempengaruhi mereka untuk memilih.

Oleh karena itu, kata dia mungkin ada bagusnya Bawaslu menjalin komunikasi terus-menerus dengan elemen masyarakat. Khusus pada mahasiswa. Karena tentu saja mahasiswa merupakan generasi milenial. Kerana pemilu yang akan datang otomatis pemilih milenial hampir 60 persen.

“Saya sangat bersyukur juga karena Bawaslu baik di tingkat provinsi mau kabupaten dalam diskusi dua hari terakhir mereka menyadari betul tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak ringan. Karena untuk memastikan praktik-praktik politik uang di beberapa tempat dan seterusnya, itu bukan pekerjaan mudah,” ungkapnya.

Memang sambung dia, sesuatu yang harus dilakukan pemilu dan pilkada tantangannya hampir sama. Tetapi dengan moralitas dari kuantitas yang berbeda. Perlu diantisipasi baik. Misalnya apa persoalan kira-kira pelanggaran yang akan menonjol pemilu sebelumnya, sama dengan pelanggaran dan persoalannya yang akan muncul di Pilkada 2020.

Jadi melakukan koordinasi yang berulang-ulang, melakukan evaluasi. Saya kira mengapresiasi kinerja Bawaslu. Pilkada di empat Kabupaten tetapi memang harus melibatkan seluruh tingkat, supaya ada koordinasi. Karena keadaan pelanggaran tidak hanya mengacu ke satu kabupaten. Tetapi juga lintas kabupaten.

“Kerja sama di antara mereka ini jadi penting, maka upaya-upaya yang bersifat koordinatif, diskusi yang terus-menerus, memang harus dilakukan. Itu tiga hal yang saya simpulkan, dari dua hari pertemuan baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten,” tutupnya.

Komisioner Bawaslu Sulbar Fitrinela Patonangi menyampaikan, telah mempelajari potensi kerawanan tersebut. “Dan semalam kami mendiskusikan di internal kami. Sudah menyusun draf. Itu bagian dari upaya pencegahan yang kami lakukan.”