MANDARNESIA.COM, Makassar — Tahapan pemilu 2024 berpotensi menimbulkan sengketa antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Sebagai langkah antisipasi untuk penyelesaian

“Kepengurusan kami di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota sudah mencapai 100%. Yang membesarkan hati, teman-teman berhasil membentuk kepengurusan di 7.420 kecamatan serta kelurahan dan desa. Ini menunjukkan gagasan kami diterima oleh banyak kalangan dan dianggap membawa harapan untuk masa depan,” tambah Anis.