MANDARNESIA.COM, Polewali –Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar baru-baru ini menyelenggarakan lokakarya audiens yang berfokus pada Manajemen Infrastruktur Publik (PIP) dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Hibah Khusus.
Acara yang bertempat di Ruang Pola kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (7/7/2025) ini bertujuan untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Litbang, Badan Keuangan, RSUD Wonomulyo, serta para kepala puskesmas di seluruh Polewali Mandar. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik.
Fokus utama lokakarya adalah pemanfaatan DAU Hibah Khusus yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Dana ini dirancang untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan berkontribusi pada peningkatan indeks kesehatan di Polewali Mandar. Wakil Bupati Polewali Mandar, H. Andi Nursami Masdar, dalam sambutannya menekankan bahwa SPM adalah urusan wajib pemerintah daerah yang harus dipenuhi, sejalan dengan visi “Polman Sehat”.
“Standar Pelayanan Minimal adalah kebutuhan wajib pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,” ujar Andi Nursami Masdar dikutip dari rilis Warta Kominfo Polman SP.
Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa kondisi keuangan regional Polewali Mandar sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, dengan sekitar 80% (1,3 triliun Rupiah) berasal dari dana transfer, sementara pendapatan asli daerah hanya menyumbang sekitar 15% (240 miliar Rupiah).
Sebagai langkah maju, Kementerian Keuangan telah menunjuk Polewali Mandar sebagai daerah proyek percontohan untuk bantuan perencanaan DAU di sektor kesehatan. Para ahli dari pemerintah pusat akan memberikan panduan dan dukungan untuk memastikan peningkatan pencapaian SPM yang signifikan.
Sementara dalam rilis yang sama Gazali, Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan bahwa Polewali Mandar telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu daerah pilot project pendampingan perencanaan DAU SG di sektor kesehatan. Melalui program ini, tenaga ahli dari pusat akan mendampingi daerah dalam menyusun perencanaan yang efektif guna meningkatkan capaian SPM.
“Untuk tahun 2024, capaian SPM bidang kesehatan kita sudah mencapai angka 80. Ini sudah masuk kategori tuntas madya. Namun kita tetap perlu kerja keras dan perencanaan yang matang agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” jelasnya.
Lokakarya ini diharapkan dapat menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal dan merata di seluruh Polewali Mandar, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. (WM)
: redaksi@mandarnesia.com