LaNyalla: Negara Mengakui Keberadaan Kerajaan Nusantara

MAMUJU, mandarnesia.com— Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Mamuju, 30 Mei kemarin, kembali mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memperhatikan, menghormati serta melindungi kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menghormati para leluhur serta menjaga artefak kebudayaan di Nusantara. Termasuk Sulawesi Barat.

“Semua dorongan serta dukungan tersebut, kiranya dapat nempercepat normalisasi seluruh aspek. Baik kegiatan pemerintah, maupun kehidupan masyarakat,” harapnya.

Pada kunjungan tersebut, dihadiri pula Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi, Wakil Ketua Komite Ii DPD RI Bustami Zainuddin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, DPD RI asal NTB Evi Epita Maya serta senator asal Sulbar, diantaranya Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H. Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru.

Kehadiran kunjungan pertama LaNyalla di Provinsi Sulawesi Barat, tentu disambut langsung keluarga Maradika Mamuju Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara, RA Yani beserta para pemangku lembaga adat kerajaan.

Kunjungan disambut meriah dengan tarian Pomanna yang diiringi gemuruh gendang dan seruling yang menambah keanggunan penyambutan tersebut.

LaNyalla menyampaikan bahwa negara mengakui, menghormati serta memberikan tempat khusus bagi keberadaan kerajaan Nusantara. “Negara mengakui dan menghormati serta memberikan tempat khusus bagi keberadaan kerajaan Nusantara dan ini tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, Kerajaan-kerajaan di Nusantara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI karena kerajaan di Nusantara mampu menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal.
Ia juga mengatakan bahwa DPD RI berencana menggelar pertemuan raja dan sultan se-Nusantara di Jakarta. Sehingga ia berharap pertemuan tersebut, dapat menjadi sarana dalam menyuarakan kepentingan serta eksistensi kerajaan Nusantara.

Dalam kunjungan itu pula, Bau Akram Maksum Dai berharap agar ketua DPD RI senantiasa mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan bangunan cagar budaya dan eksistensi kerajaan yang ada di Nusantara.

“Harapan kami, DPD RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan bangunan cagar budaya dan eksistensi kerjaan yang ada di Nusantara. Apalagi di Sulawesi Barat,” harap Bau Karam Maksum Dai.

Ia memberikan cinderamata berupa keris dan sertifikat tamu kerajaan. Sedangkan di tempat yang sama, Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suardi menitipkan proposal pembangunan pengairan kepada Ketua DPD RI dan berharap agar pengairan di Mamuju segera mendapatkan rekomendasi Kementerian PUPR. (rls)