KPK Ultimatum Pemprov Sulbar Benahi Pengelolaan Aset

MAMUJU, mandarnesia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi ultimatum kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk serius membenahi pengelolaan aset yang bermasalah. Saat ini lebih Rp3 triliun aset Sulbar bermasalah.

KPK memberi waktu Pemerintah Sulbar hingga tanggal 22 Juli 2019. Jika tidak berbenah, Pemprov Sulbar akan diganjar rapor merah dari KPK.

“Penerbitan aset yang saya kejar kepala bidang aset, biro hukum dan tata pemerintahan. Ada tujuh aset bermasalah di Sulbar. Salah satunya seperti pemanfaatan kolam air tawar di Mamasa sudah 14 kali dilakukan akhirnya pemerintah kalah juga dengan masyarakat,” kata Muhammad Janatan Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat kepada mandarnesia.com, Senin (8/7/2019).

Alasannya sambung Janatan, satu mereka tidak siap dokumentasi, sudah ada surat balik nama antara Sulbar ke Sulsesl ternyata hasilnya kinerja mereka masih belum maksimal dipemanfaatan administrasi.

Menurutnya, masalah seperti itu harus segerat diselesaikan. Namun sepertinya ada pembiaran dari pemerintah provinsi dengan masalah-masalah administrasi. KPK sudah memfasilitasi, sudah ada MoU antara kejaksaan dan pemerintah provinsi.

Selain masalah kolam di Mamasa, masalah kedua dari tujuh masalah pengelolaan aset di Sulbar terkait permasalahan samsat online. “Seharusnya bisa dibantu Polri dan Jasa Raharja untuk pemanfaatan ini bisa dilakukan. Karena nggak ada masalah lagi sebenarnya, MoU sudah ada, mereka sudah bisa jalan sebenarnya.”

“Rekomendasinya saya sudah catat semua, kalau masih belum ada penyelesaian kita ganti saja kepala dinasnya. Harus, ini sudah jalan dari awal tahun, KPK sudah membahas masalah ini sejak awal tahun. Progresnya lambat, mereka minta kecukupan SDM, KPK sudah menghubungi OJK, sampai sejauh ini kalau misalnya belum selesai 22 Juli itu harus segera dilaksanakan,” tegasnya.

Tak disebutkan secara perinci apa saja tujuh aset yang disebut bermasalah, Janatan hanya menyampaikan beberapa, termasuk kolam air, gedung pemerintahan yang bersinggungan dengan pemkab lain, ada dengan Polman dan Majene. Pemanfaatan gedung dari P3D yang belum direalisasikan dengan Pemprov.

Reporter: Sudirman Syarif