MANDARNESIA.COM, Mamuju — BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar kegiatan media workshop bertajuk “Penguatan Kolaborasi Bersama Media, Wujudkan Indonesia Semakin Sehat”, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga jaminan sosial ini dengan insan pers di Mamuju.
Acara ini digelar untuk meningkatkan peran strategis media dalam mendukung penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara lebih komprehensif dan edukatif kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Kepala Bagian SDMUK BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Sandi Paskirab Nugroho, menekankan pentingnya nilai-nilai tata kelola BPJS Kesehatan yang mencakup integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovasi. Kolaborasi dengan media dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat edukasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program JKN.
Program JKN sendiri telah mengalami perjalanan panjang sejak masa sebelum kemerdekaan hingga kini mencakup lebih dari 248 juta jiwa, dengan target cakupan semesta (Universal Health Coverage) minimal 98 persen pada 2024, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.
Berdasarkan data hingga April 2025, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju mencatat status Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya telah melampaui 95 persen. Selain itu, sebanyak 77 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 9 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di wilayah ini.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian pemanfaatan layanan kesehatan sejak 2014 hingga April 2025 yang mencapai lebih dari 226 juta kunjungan, dengan rata-rata 56.985 pemanfaatan layanan per hari. Khusus untuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tercatat pembiayaan mencapai lebih dari Rp8 triliun dalam kurun waktu yang sama.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kehadiran media sangat penting dalam mengawal keberlangsungan Program JKN, mulai dari menyebarluaskan informasi, membangun kontrol sosial, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.
Dalam workshop ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada para wartawan melalui penghargaan karya jurnalistik yang menyoroti isu-isu kesehatan dan keberhasilan program JKN.
“Dengan dukungan media, kami yakin informasi tentang hak, kewajiban, dan manfaat JKN akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini bukan hanya soal layanan kesehatan, tetapi juga tentang membangun budaya gotong royong untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia,” ujar Sandi.
Workshop ini juga menyoroti berbagai kemudahan layanan digital seperti aplikasi Mobile JKN, kanal PandaWA, layanan BPJS Keliling, serta program REHAB untuk pembayaran iuran secara bertahap, yang kesemuanya bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada peserta.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan insan media untuk terus memperkuat literasi publik mengenai jaminan kesehatan, mengawal kebijakan berbasis kepentingan peserta, serta menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Program JKN.
Sejarah Panjang Jaminan Kesehatan di Indonesia
Dalam paparannya, BPJS Kesehatan mengulas sejarah panjang jaminan kesehatan di Indonesia – dari masa kolonial hingga peluncuran JKN pada 2014.
Dilansir dari detik.com menyebutkan bahwa sejarah itu dimulai dari asuransi kesehatan bagi pegawai negara (BPDPK tahun 1968) yang berkembang menjadi Perum Husada Bhakti (1984) dan kemudian PT Askes (1992).
Masih dari detik.com, transformasi besar terjadi saat UU SJSN No.40/2004 dan UU BPJS No.24/2011 mewajibkan skema jaminan sosial kesehatan nasional, sehingga PT Askes beralih menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. (WM/*)
: redaksi@mandarnesia.com