MANDARNESIA.COM, Polewali — Proses uji kompetensi atau job fit pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bukan sekadar formalitas. Tim Seleksi (Timsel) menegaskan, evaluasi ini bisa berujung pada pergeseran posisi hingga penyegaran besar-besaran birokrasi.
Anggota Tim Seleksi, Dr. Muhammad Idris, dalam kanal youtube Polewali Mandar TV menyebut job fit menjadi instrumen penting untuk menguji apakah seorang pejabat eselon II masih relevan dengan jabatan yang saat ini diemban, atau justru perlu dialihkan ke posisi lain yang lebih sesuai dengan kompetensinya.
“Isu utama job fit ini adalah kesesuaian dan kelayakan. Apakah pejabat itu masih fit di tempatnya, atau sudah tidak fit,” ujar Dr. Muhammad Idris dalam kanal youtube tersebut di atas.
Menurutnya, jika dari hasil penilaian ditemukan ketidaksesuaian, Timsel tidak akan ragu memberikan rekomendasi alternatif jabatan berdasarkan profil kompetensi masing-masing pejabat.
Sebanyak 24 pejabat eselon II Pemkab Polman mengikuti rangkaian penilaian selama dua hari, mulai dari penulisan gagasan strategis hingga wawancara mendalam. Seluruh hasil penilaian akan dirangkum dalam bentuk profil kompetensi dan diserahkan kepada Bupati Polewali Mandar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Kami hanya memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati untuk selanjutnya mengambil kebijakan keputusan sebagai PPK dalam menempatkan pejabat sesuai posisi yang paling tepat,” lanjutnya.
Tim Seleksi optimistis, job fit ini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja, bukan sekadar senioritas atau zona nyaman jabatan.
Penyegaran birokrasi diharapkan mampu membuat setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih fokus sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Tim Seleksi uji kompetensi ini melibatkan sejumlah akademisi, birokrat, dan tokoh masyarakat, yakni: Ahmad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Inspektorat Polewali Mandar; Prof. Dr. Burhanuddin Idris, M.Si., Guru Besar Administrasi Publik Universitas Sulawesi Barat; Dr. Apik Indarty Mudjiono, SKM., M.Si., Ketua Departemen Biostatistik Universitas Hasanuddin; serta Dr. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., tokoh masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen Bupati H. Samsul Mahmud dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. (WM)
: redaksi@mandarnesia.com