Jenderal Salim Mengga: Prajurit, Negarawan, dan Cermin Etik Kekuasaan

oleh
oleh
Foto: M. Hasbi Makkarana

Oleh Adi Arwan Alimin (Biografer/Public Historian)

JENDERAL (Purn.) Salim Mengga adalah figur yang lahir dari tempaan disiplin militer, tetapi matang dalam kesadaran kenegaraan. Sebagai prajurit, putra S. Mengga ini dibentuk kepatuhan pada komando, ketegasan dalam keputusan, dan kesiapsiagaan menghadapi risiko.

Ketika memasuki ruang sipil dan politik, JSM tidak melepaskan nilai-nilai itu begitu saja tetapi justru mengolahnya menjadi kebijaksanaan. Bahwa kekuasaan bukan hanya soal perintah, melainkan tentang batas, bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tanggung jawab.

Ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Jenderal Salim Mengga bukan figur yang silau jabatan. Namun hadir sebagai orang yang telah lama menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa mengangkat martabat, sekaligus menjatuhkan nurani.

Bagi rahimahullah, negara bukan sekadar bangunan administrasi, melainkan amanah sejarah yang dititipkan kepada manusia-manusia biasa—dengan segala kecenderungan untuk tergoda, berkompromi, atau justru bertahan pada prinsip.

Dari pengalaman itulah lahir pandangan-pandangan beliau tentang birokrasi dan para pejabatnya. JSM tidak menuliskan sebagai teori, tidak pula merumuskannya sebagai doktrin. Pandangan itu hadir perihal percakapan, dalam refleksi, melalui kalimat-kalimat pendek yang lugas. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan peta etik kekuasaan yang layak diwariskan.

Empat Wajah Pejabat Cara JSM Membaca Birokrasi

Dalam pandangan Jenderal Salim Mengga, pemerintahan daerah selalu diisi oleh manusia dengan orientasi yang berbeda-beda. JSM mengelompokkan para pejabat bukan berdasarkan jabatan struktural, melainkan berdasarkan arah keberpihakan moralnya.

Esai ini sesungguhnya lahir dari pertanyaan penulis suatu hari saat mengobrol empat mata di ruang kerjanya. Bagaimana JSM merumus kluster pejabat yang dihadapinya setiap hari. Tentu kalimatnya tidak persis sama, ini sebagai disclaimer penulis, tetapi dari sanalah JSM mengenali setidaknya ada empat wajah atau kelompok aparatur yang kerap hadir dalam satu pemerintahan.

Inilah buah percakapan itu, yang berusaha penulis kais dari ingatan sebagai refleksi untuk mengenang sang Puang Jenderal, kurang lebih begini adanya. Sebelumnya kami sudah janjian untuk membuat buku biografi JSM tahun ini, sayangnya beliau lebih cepat berpulang.

Pejabat Berintegritas Tinggi

Tipe pertama, pejabat yang menempatkan integritas sebagai kompas moral. Mereka bekerja dengan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan milik pribadi. Kepatuhan pada hukum dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi pegangan, bahkan ketika itu berarti harus berjalan sendirian.

Jenderal Salim Mengga memahami betul bahwa tipe ini sering kali tidak populer. Mereka jarang tampil di panggung, tidak pandai membangun citra, dan kerap dianggap kaku. Namun justru merekalah yang menjaga agar pemerintahan tidak kehilangan arah. Dalam diam, sosok seperti itu menahan jalannya pemerintahan agar tidak tergelincir terlalu jauh. Bagi beliau, keberadaan mereka merupakan anugerah yang sering kali baru disadari ketika sudah nyaris hilang.

Pejabat Profesional yang Pragmatis

Tipe kedua, pejabat yang bekerja secara profesional dan pragmatis. Mereka setia pada prosedur, target, dan aturan main. Selama sistem jelas dan arahan pimpinan tegas, pekerjaan dijalankan dengan baik. Pemerintahan membutuhkan tipe ini agar administrasi pemerintaham tetap berjalan dan stabilitas daerah terjaga.

Namun Jenderal Salim Mengga juga mengingatkan adanya batas tipis antara profesionalisme dan sikap aman. Ketika keberanian moral tidak ikut tumbuh, profesionalisme dapat berubah menjadi kebiasaan diam. Dalam situasi ketika nilai-nilai publik terancam, netralitas yang berkepanjangan justru dapat menjauhkan birokrasi dari nurani pada masyarakat.

Pejabat Transaksional-Oportunis

Dengan nada prihatin, beliau sering menyinggung pejabat yang memandang jabatan sebagai modal. Tipe ini cakap membaca situasi, pandai membangun jejaring, dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kekuasaan. Loyalitas mereka lentur, bergerak mengikuti kepentingan.

Jenderal Salim Mengga tidak melihat mereka sebagai perusak yang bising, melainkan penggerogot sebagaimana rayap bekerja dalam sunyi. Program dan kebijakan di pangkuan mereka perlahan kehilangan makna, bergeser menjadi alat negosiasi. Mungkin tidak selalu muncul skandal besar, tetapi kepercayaan publik terkikis sedikit demi sedikit. Dalam jangka panjang, inilah tipe yang membuat pemerintahan tampak berjalan, namun kerontang dari nilai.

Pejabat Kelompok-Sektarian

Tipe keempat ini yang paling beliau khawatirkan, yakni pejabat yang lebih setia pada kelompoknya daripada pada negara. Jabatan dijadikan sarana distribusi loyalitas—kepada keluarga, jejaring politik, atau kelompok tertentu. Merit digeser sebab kedekatan dan keadilan kompetensi dikalahkan oleh afiliasi badge.

Dalam kondisi ini, birokrasi terancam terbelah menjadi kubu-kubu. Rasa keadilan publik memudar, dan negara (baca daerah) menyempit menjadi wilayah perkubuan kekuasaan. Jenderal Salim Mengga berulang kali menegaskan bahwa pejabat semacam ini sering lupa satu hal mendasar bahwa mereka digaji oleh negara, bukan oleh kelompoknya.

Bagi JSM, inilah bentuk pengkhianatan paling halus dan berbahaya terhadap amanah publik.

Warisan Etik Seorang Prajurit–Negarawan

Empat wajah pejabat yang dipetakan sang Jenderal bukanlah klasifikasi kaku. JSM tidak pernah bermaksud menuding atau menghakimi, pandangan itu lebih tepat dibaca sebagai warisan etik atau pengingat bahwa kekuasaan selalu menguji watak, bukan sekadar kemampuan personal.

Manusia Mandar ini memahami bahwa dalam satu pemerintahan, keempat tipe itu hampir selalu hadir bersamaan. Yang menentukan adalah keberanian pemimpin dan kekuatan sistem untuk memperluas ruang bagi integritas, mengelola profesionalisme, membatasi transaksi, dan menutup celah sektarianisme.

Kini, ketika Jenderal Salim Mengga telah berpulang, pandangan-pandangan itu akan tetap hidup sebagai suara paling sepi. JSM mengingatkan kita bahwa jabatan tidak pernah abadi, kekuasaan selalu sementara, dan negara hanya akan tegak jika diurus oleh mereka yang tahu batas. Tahu diri.

Warisan terbesar JSM bukan hanya pada jabatan yang pernah diembannya, tetapi pada cara berpikir tentang kekuasaan dan pengabdian itu sendiri. Empat kluster yang disampaikan JSM ke penulis dapat menjadi teropong untuk menilik bagaimana daerah ini selalu di bawah tatapan kritis tausamar. Wallahu’alam… (*)

dari tanah yang masih basah…