IDI Sulbar 2016 di Peringkat Keenam #IndeksDemokrasiIndonesia

MAMUJU–Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Sulawesi Barat tahun 2016 meningkat. Peringkatnya berada diurutan keenam (4.12) poin, di bawah Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Riau dan Aceh.

Data ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data yang dihimpun mandarnesia,com program itu merupakan usaha bersama yang dilaksanakan BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sejak tahun 2009.

Dibandingkan tahun 2015, nilai IDI tahun 2016 di 19 provinsi mengalami peningkatan. Terbesar terjadi di Provinsi Maluku (12,30) dan Maluku utara (11,74) poin.

IDI merupakan kumpulan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia.

Komponen IDI terdiri dari atas tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi merupakan tiga aspek yang dimaksud. Variabelnya antara lain: kebebasan berkumpul dan berserikat, hal memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi, dan peradilan yang independen.

Sumber data IDI bersumber dari dokumen perda, pergub, surat kabar dengan oplah terbesar, wawancara mendalam dan hasil focus group discussion. Secara umum IDI tahun 2016 mencapai poin 70, 09. Angka ini turun dari tahun 2015. Meski penurunan terjadi pada Lembaga Demokrasi, namun tingkat Demokrasi di Indonesia masih dalam kategori Sedang.

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]”Untuk aspek hak-hak politik, khususnya kualitas daftar pemilih tetap atau DPT, saya lihat berada posisi yang cukup baik, pada poin 74,44 baik pada tahun 2015 dan 2016. Sementara hak memilih atau dipilih terhambat lebih tinggi yakni, 95,83 ini juga konstan dari 2015 dan 2016,” tanggap Adi Arwan Alimin, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar kepada mandarnesia.com, Jumat (15/9).[/perfectpullquote]

Ke depan, Adi Arwan berharap agar skor indikator pada aspek hak-hak politik akan makin positif, seiring upaya KPU dalam terus mendorong daftar pemilih berkelanjutan di setiap daerah. “Semoga dua pilkada serentak, di Polewali Mandar dan Mamasa tahun 2018 akan dapat menambah poin positifnya juga. Karena penyempurnaan data demikian pula kesadaran memilih terus kita tingkatkan,” sebutnya Jumat malam.

#AyubKalapadang