MAMUJU, Mandarnesia.com — Sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat galau, akibat gaji mereka dialihkan ke dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA).
Hal itu disampaikan salah seorang guru GTT di Kabupaten Majene. Padahal kata sumber ini, sebelum ada BOMMDA gaji per bulannya Rp850.000. Nilai itu masih mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
“Kalau tidak salah, gaji saya nanti 300 ribuji selama lima bulan. Mulai Agustus sampai Desember ini. Makanya kepsek saya masih menimbang-nimbang apakah mau dibayarkan atau bagaimana. Karena jumlahnya sangat sedikit kalau misalnya dibagi-bagi ke GTT dan PTT,” umbar GTT Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Majene ini, Rabu (2/1/2019).
Ia berharap pemerintah dapat memikiran kembali kebijakan tersebut.
“Kasihan kami ini, kita sudah bertahun-tahun mengabdi. Dulunya digaji 850 ribu per bulan baru dikurangi lagi berkali-kali lipat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala PTK Disdikbud Sulbar Hasluddin menjelaskan, dialihkannya penggajian ke dana BOMMDA dikarenakan anggaran yang tersedia masih minim.
“Kapan kita bayarkan sistem per bulan, tidak ada anggaran kita. Kita sudah analisis itu kalau bayar per bulan harus mencari dana Rp34 miliar dari 4.139 GTT, dan PTT di Sulbar, bayangkan. Sedangkan dana yang masuk ke dinas hanya Rp15 miliar. Untuk membayar saja GTT dan PTT Rp6,3 miliar,” jelasnya.
Makanya, sekarang dipakai sistem penggajian melalui dana BOMMDA. Sesuai jam mengajar di sekolah.
“Kepala sekolah yang bayarkan masuk ke rekening sekolah masing-masing. Kalau per jamnya ada Rp7.500 per jam bagi siswa yang di bawah 100 orang, dan ada Rp10.000 per jam kalau siswanya di atas 100 orang,” ungkap Hasluddin.
Ketfot: Kabid PTK Disdikbud Sulbar Hasluddin. (Foto: Busriadi)
Reporter: Busriadi