Forum Satu Data di Polewali Mandar: Wujudkan Integrasi Data Nasional dan Daerah demi Pembangunan Berbasis Bukti

MANDARNESIA.COM, Polewali — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) sukses menyelenggarakan Forum Satu Data pada Rabu (28/5/2025) di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Kegiatan ini menjadi langkah nyata daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional melalui program Satu Data Indonesia dan penguatan sistem lokal Polman Satu Data.

Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Balitbangren, hingga perwakilan lembaga pendidikan dan unsur masyarakat sipil yang menjadi mitra strategis dalam pengelolaan data sektoral.

Menurut rilis resmi dari Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar, penyelenggaraan forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola data sebagai landasan utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

“Program Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas. Data yang valid akan memperkuat perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.”

Bupati Tekankan Kolaborasi untuk Keakuratan Data

Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menegaskan bahwa data memegang peranan kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPS sebagai pembina data dan seluruh OPD sebagai penyedia data, di bawah koordinasi Kominfo SP sebagai wali data daerah.

“Data sangat urgen dalam pelaksanaan program keberlanjutan. Saya yakin Kominfo Polman sebagai wali data dapat menjadi rujukan utama. Saya berharap OPD benar-benar membangun komitmen, integrasi, dan validitas data, agar seluruh langkah yang kita ambil berdampak nyata bagi kemajuan Polewali Mandar,” kata Bupati Samsul Mahmud.

Menurutnya, tanpa dukungan data yang kuat, kebijakan publik hanya akan bersifat spekulatif dan rentan terhadap kesalahan sasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertekad menjadikan pengelolaan data sebagai fondasi utama dalam setiap siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pengawasan.

Kominfo SP: Sistem Polman Satu Data Terhubung ke Pusat

Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad, HM, menyampaikan bahwa sistem Polman Satu Data kini telah terintegrasi dengan sistem data milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Pusat. Penguatan sistem digital terus dilakukan melalui pengembangan aplikasi yang dapat menghimpun, mengelola, dan menyajikan data dari berbagai sektor.

“Kami sebagai wali data telah menyiapkan aplikasi Polman Satu Data, dengan sistem koordinasi yang melibatkan Balitbangren sebagai koordinator data, BPS sebagai pembina data, dan seluruh OPD sebagai penyedia data sektoral,” jelasnya.

Aplikasi ini, lanjut Aco Musaddad, akan menjadi pusat rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, hingga evaluasi kinerja tahunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data antar sektor maupun antar instansi.

Capaian Data Sektoral: Polman Masuk 10 Besar Nasional

Salah satu capaian penting yang dipaparkan dalam Forum Satu Data adalah peningkatan kualitas dan cakupan data sektoral di Polewali Mandar. Hingga Mei 2024, tercatat 1.527 dari total 1.860 elemen data sektoral telah terpenuhi, atau sebesar 82,10 persen.

Dengan capaian tersebut, Polewali Mandar masuk dalam 10 besar kabupaten/kota di Indonesia dalam hal pemanfaatan data sektoral pada awal tahun 2025. Ini menjadi bukti nyata bahwa upaya konsolidasi data yang dilakukan selama ini menunjukkan hasil yang signifikan.

Menurut Kepala Kominfo SP, konsistensi dan disiplin dalam menyusun metadata, format standar, serta mekanisme pembaruan data secara berkala merupakan kunci keberhasilan ini.

Sinergi Data dan Program Lintas Sektor

Forum ini juga menjadi ajang sinkronisasi lintas sektor, terutama dalam memanfaatkan data untuk mendukung program-program prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dapat menggunakan data kependudukan dan sosial ekonomi untuk menetapkan kebijakan afirmatif pendidikan. Dinas Kesehatan memerlukan data wilayah dan demografi untuk merancang distribusi tenaga medis. Begitu pula dengan instansi lainnya yang memerlukan data terintegrasi untuk mendukung tugas dan fungsinya.

Agenda Tambahan: PTSL dan Pelantikan Dewan Pendidikan

Dalam forum ini juga dilaksanakan dua agenda tambahan, yakni penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 kepada warga, serta pelantikan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar periode 2025–2030.

Kehadiran Dewan Pendidikan yang baru diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Forum Satu Data ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan berbasis data. Tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih luas.

Dengan penguatan sistem Polman Satu Data, pemerintah daerah berharap dapat mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data bukan lagi sekadar angka dan tabel, tetapi menjadi alat utama untuk membaca realitas, menyusun strategi, dan mengeksekusi kebijakan secara tepat sasaran. (Rls/WM)