Mandarnesia.com – Sejumlah permasalahan menjadi kendala dalam penanggulangan dampak sosial di Sulawesi Barat. Termasuk kurangnya fasilitas pendukung dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Beberapa kendala pun muncul termasuk sarana dan prasarana untuk menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang dialami warga.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Ahmad Sukri Tammalele memastikan akan tetap berupaya memaksimalkan dana yang masuk dari pemerintah pusat dan menyalurkan untuk mengatasi kemiskinan di Sulbar.
Ia berpendapat dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dinilai sangat banyak dan dapat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan termasuk pada Program Keluarga Harapan (PKH).
“Untuk tahun ini Rp 126 miliar yang masuk, berupa bantuan tunai. Itu penerima manfaatnya 63 ribu. Itu tandanya bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan Sulbar untuk membantu orang miskin,” kata Ahmad Sukri kepada mandarnesia.com, usai menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Sakti Peksos / TKSA dan Petugas LKSA Tahun Anggaran 2018, di d’Maleo Hotel, Jumat (7/9/2018).
Terkait sarana transportasi yang diminta oleh petugas dari Mamasa untuk menjangkau wilayah yang terbilang sulit akan dibicarakan lebih lanjut dengan beberapa pihak.
“Masalah pengadaan transportasi kendaraan nanti kita rapatkan di kantor dan pihak DPRD, ada atau tidak dana kita,” ungkap Sukri.
Sedangkan kabupaten Mamuju menginginkan rumah singgah yang dapat digunakan, dan kantor Dinas Sosial yang masih bergabung dengan kantor SKB serta peningkatan gaji honor bagi petugas pendamping di lapangan.
Reporter: Ayub Kalapadang