MANDARNESIA.COM, Polewali — Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) resmi dikukuhkan dan dilantik Rabu, (28/5/2025). Lembaga ini dipimpin Zubair, S.Ag. sebagai Ketua, Wakil Ketua Herman Kadir, dan Awaluddin sebagai Sekretaris DP Polman.
Kehadiran dewan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui peran strategis sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediator antara masyarakat dengan pemerintah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Dewan Pendidikan Polman akan menjalankan empat peran utama: Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency). DP akan memberikan masukan dan pertimbangan dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan pendidikan, memastikan setiap kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Kedua, pendukung (Supporting Agency) melalui dukungan pemikiran, tenaga, sarana-prasarana, hingga finansial, DP berkomitmen memperkuat kapasitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Ketiga, DP Polman akan mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran, untuk memastikan hasil pendidikan yang berkualitas dan terukur.
Zubair, Ketua Dewan Pendidikan Polman, menegaskan bahwa independensi lembaga ini menjadi kunci keberhasilan. “DP tidak memiliki hubungan hierarkis dengan pihak mana pun, sehingga kami bisa bekerja objektif untuk kepentingan masyarakat. Kami akan membuka posko pengaduan untuk menampung masalah pendidikan, mulai dari anggaran hingga kebijakan,” ujar Zubair dalam rilis pertama yang dikirim ke media Rabu (28/5/2025).
Sementara Awaluddin, Sekretaris DP, menerangkan, “Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, adalah kunci untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif. Kami juga akan mengoptimalkan peran anggota dewan pendidikan lainnya yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan kebijakan publik,” ujar Awaluddin.
Dewan Pendidikan Polewali Mandar, menyebut meski memiliki posisi strategis, DP menyadari sejumlah tantangan, seperti pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan pencegahan potensi intervensi dari pihak tertentu.
Herman Kadir Wakil Ketua DP Polman yang berpengalaman dalam advokasi pendidikan, menekankan pentingnya pengawasan partisipatif. “Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawal transparansi anggaran dan kebijakan pendidikan,” tegasnya.
Mawardi Lahamuddin, Bendahara Dewan Pendidikan memiliki harapan besar dalam menata ulang regulasi dan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan.
“Menjadi harapan besar untuk menata ulang regulasi, dalam implemantasi kebijakan pada bidang pendidikan /setiap sekolah, sebagai contoh pengangkatan kepala sekolah untuk mengacu pada syarat yang tidak boleh ada negosiasi soal pengangkatan kepala sekolah dan paling terpenting adalah lebih detail untuk semua sekolah melakukan pengelolaan dana BOS yang transparan,” imbuh Mawardi.
Sementara itu, Dr. Mustafa, ahli pendidikan yang juga anggota DP, menyoroti perlunya inovasi kurikulum dan peningkatan kapasitas guru. “Kami akan mendorong program pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal dan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran,” jelasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di PolewaliMandar. Masyarakat mesti diajak berpartisipasi aktif melalui posko pengaduan yang akan segera dibuka, serta mengawal kinerja DP demi terwujudnya pendidikan yang transparan dan berintegritas.
Lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan fokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan dan akuntabilitas publik. (rls/*)
: redaksi@mandarnesia.com