Demokrasi, Partai Politik dan Kepentingan Rakyat

Oleh: Saehuddin

Akhir-akhir ini kita mendengar seorang wakil rakyat yang lebih tunduk pada “ketua partai” dari kepentingan rakyat. Jawaban ini pun menjadi viral di media sosial dan menjadi bahan gunjingan. Bayangkan saja, seorang wakil rakyat yang mengemis suara rakyat namun tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas dari kerjanya. Mengecewakan bukan?

Jika sikap dan pandangan dari wakil rakyat seperti ini, tentu hal yang paling ditakutkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan jika itu terjadi, bukankah ini sebuah kegagalan demokrasi?

Kita tahu jika partai politik adalah salah satu komponen utama negara demokrasi. Partai politik punya peran penting dalam membangun kehidupan yang demokratis. Negara tanpa partai politik tidak layak disebut negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling populer di dunia. Sebab, demokrasi diyakini mampu mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Jika demokrasi tidak dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, maka ia kehilangan raison d’être. Sama halnya jika partai tidak bisa mewujudkan kehidupan demokrasi, maka dia tidak punya alasan untuk hidup.

Di samping itu, partai politik juga memiliki peran dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Partai politik harus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar berorientasi untuk rakyat. Rakyat adalah segalanya, bukankah begitu?

Abraham Lincoln mengatakan bahwa “demokrasi” adalah government of the people, by the people and for the people atau lebih kita kenal dengan adagium “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang menginterpretasi bahwa pemerintahan yang sah dan diakui legitimate government di mata rakyat merupakan kedaulatan rakyat.

Popularitas demokrasi telah mencapai titik kritis. Demokrasi telah menjadi arus utama dan banyak digunakan di negara-negara modern. Demokrasi dibangun atas asas kesetaraan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Sebagai elemen utama dalam pelaksanaan demokrasi, tentu saja Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, serta dapat menjadi jalan bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Secara teoritis, partai politik sebagaimana dinyatakan oleh Fadillah Putra dalam bukunya memiliki lima fungsi yang harus diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu: Pertama, fungsi artikulasi kepentingan, setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kebutuhan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang kedaulatan.

Kedua, fungsi agregasi kepentingan. Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat.

Ketiga, fungsi sosialisasi politik. Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kapada warga negara. Sosialisasi nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus-menerus.

Keempat, fungsi rekrutmen politik. Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan- jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik

Kelima, fungsi komunikasi politik. Melalui komunikasi politik Parpol mengomonikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal. Muara dari semua peran Parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat.