MANDARNESIA.COM. Cek Fakta
BERITA
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku frustasi saat mengetahui ada lebih dari 15 juta orang menjadi korban kekerasan seksual.
Menurutnya kasus ini tidak menjadi kepedulian dari elite.
HASIL CEK FAKTA
Mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada periode 1 Januari – 27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan seksual.
Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan mayoritas dialami perempuan.
Berdasarkan usia, korban kekerasan di Indonesia didominasi kelompok usia 13-17 tahun dengan jumlah mencapai 7.451 korban atau 38 persen dari total korban kekerasan periode tersebut.
Sementara data Komnas Perempuan, catatan tahun 2023 memperlihatkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Namun klaim angka dari Anies ini sulit diverifikasi karena pernyataan tersebut tidak mengacu pada parameter waktu tertentu.
Selain itu data ini juga tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.
Sedangkan berdasarkan penelitian Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang dirilis pada tahun 2022, mencatat terdapat 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut juga setara dengan 15,5 juta remaja.
Adapun dalam laporan tersebut pada tahun yang sama, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental, dan 2,45 juta remaja alami gangguan mental.
Sementara jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1 persen, gangguan perilaku 0,9 persen.
Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen yang mengakses layanan konseling.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com, bersama 16 media dan 7 panel ahli di Indonesia.
Para panel ahli yang terlibat diantaranya Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi Fakultas Kesehatan UGM Anis Fuad; Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia, dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya; Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini.
Kemudian Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan; Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti; Peneliti Senior The SMERU Research Institute Luhur Arief Bima; dan Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati.