Bendung Kayuangin Jebol, Polres Majene Masih Butuh Data

Reporter : Busriadi Bustamin

MALUNDA,mandarnesia.com-Polres Majene dan Polda Sulbar didesak segera mengungkap siapa dalang dibalik jebolnya Bendung Kayuangin, di Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa (21/1/2020) lalu.

“Penyidik Polres Majene dan Polda Sulbar  harus segera menyampaikan ke publik siapa yang bertanggung jawab atas jebolnya Bendung Kayuangin. Waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti pasca jebolnya Bendung Kayuangin sudah cukup lama. Apalagi perkara seperti ini bukanlah perkara sulit menemukan pelakunya,” desak Zulkifli Hasanuddin salah seorang Praktisi Hukum, Rabu (29/1/2020).

Praktisi Hukum Zulkifli Hasanuddin

Jebolnya Bendung Kayuangin, kata Zulkifli, sekaligus menjadi ujian Polres Majene dan Polda Sulbar, bahwa dalam penyidikan perkara tersebut tetap mengedepankan penegakan hukum.

“Siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum.”

Menurutnya, jangan sampai publik menilai,  Polres Majene dan Polda Sulbar tidak memiliki keberanian mengungkap kasus tersebut. Hal ini ditandai dengan lamanya pengungkapan tersangka.

Abdi Manaf Alumni Teknik Perencanaan Prasarana Unhas mengatakan, penanangan kasus jebolnya Bendung Kayuangin bisa saja lamban.

“Tapi kan sekarang mudah karena sifatnya terbuka bahwa penanganan kasus, apalagi yang sifatnya merugikan pemerintah dan masyarakat. Mestinya pihak terkait dalam hal ini penegak hukum untuk merespon melalui langkah-langkah hukum yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilksanakan,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik.

“Atau menyampaikan langsung pada Kapolri kalau publik menilai tidak ada progres yang baik terhadap penanganan kasus tersebut. Atau jangan-jangan seperti jebolnya bendungan asi-asing di Abaga yang juga merugikan pemerintah, PDAM dan masyarakat. Bahkan  sudah pernah ditangani pihak Polres Majene tapi sekarang seperti air yang dari Abaga mengalir ke laut bebas. Sudah tidak bisa dideteksi kemana air dari Abaga tersebut,” kata Abdi.

“Ya itulah kekurangan pemerintah daerah sekarang tidak ada upaya untuk mendorong kasus-kasus seperti ini. Padahal jelas-jelas jebol, itu merugikan pemerintah. Jadi kepemimpinan di daerah belum mampu menyamai keinginan kuat semangat membangun yang dimiliki Presiden Jokowi, bahkan keberanian untuk mempertegas penegakan hukum apabila ada hal-hal yang menyimpan dari prosedur. Apalagi Bendung Kayuangin tersebut adalah bagian dr program nasional,” tambahnya.

BACA:https://mandarnesia.com/2020/01/aktivis-anti-korupsi-nilai-penyelidikan-bendung-kayuangin-lamban/

Seperti diberitakan sebelumnya, Irawan Banuaji Kapolres Maiene ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/1/2020), mengatakan saat ini pihaknya masih sedang melakukan pengumpulan data.

“Kami masih terus kumpulkan data untuk penyelidikan dan kami gabungan dengan polda,” kata Irawan.

Aktivis Anti Korupsi Muslim Fatahillah Azis Ketua LAK Sulbar menilai, pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Majene dan Polda Sulbar sangat lamban menangani kasus jebolnya Bendung Kayuangin.

“Harusnya bapak Kapolda Sulbar memberikan atensi dan menjadikan penanganan skala prioritas. Karena kasus ini sangat merugikan negara dan berdampak langsung bagi masyarakat petani di wilayah sekitar bendung,” tegasnya.

Mestinya, lanjut Muslim, sudah ada pihak-pihak yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.