MANDARNESIA.COM, Mamuju – Memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga memaparkan capaian kinerja yang menitikberatkan pada penataan anggaran, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, hingga reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Senin, 26/5/2025).
Efisiensi Anggaran Capai Rp445 Miliar
Pemerintah Provinsi Sulbar mencatat penghematan belanja daerah sebesar Rp445,5 miliar, melalui penyesuaian APBD 2025. Langkah ini menyikapi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 yang memangkas alokasi Dana Alokasi Umum dan DAK Fisik untuk sektor pekerjaan umum dan kelautan-perikanan hingga nol rupiah. Efisiensi dilakukan lewat pembatasan perjalanan dinas, pemangkasan honorarium tim, belanja pakaian dinas, hingga penghapusan sewa kendaraan.
RPJMD Dikebut: Rampung dalam 90 Hari
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dilakukan secara cepat. Forum konsultasi publik digelar 15 hari setelah pelantikan. Draft awal diserahkan ke DPRD pada hari ke-19 dan disepakati bersama dalam waktu delapan hari. Pada hari ke-90 sejak pelantikan, naskah RPJMD sudah disampaikan ke DPRD. Capaian ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip perencanaan yang partisipatif dan berbasis data.
Aset Daerah Tertib, Pendapatan Daerah Naik
Sebanyak 68 unit kendaraan dinas yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaan resmi berhasil ditertibkan kembali dengan nilai perolehan mencapai Rp9,5 miliar. Pemprov juga menandatangani MoU dengan 13 perusahaan swasta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp300 juta menjadi Rp12 miliar.
Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Aplikasi SDK JSM diluncurkan untuk memantau program strategis gubernur secara transparan dan sistematis. Pemprov juga mencatat peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi 68,79 (kategori BB) dan nilai Reformasi Birokrasi menjadi 73,76. Pemprov kini mengajukan perampingan kelembagaan ke Kemendagri.
Sektor Prioritas: Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur
Di sektor kesehatan, RSUD Provinsi Sulbar mengembangkan layanan MRI, hemodialisa, dan radioterapi. Sementara untuk pendidikan, Pemprov menggelontorkan anggaran Rp15 miliar lebih untuk pengadaan mebel dan alat praktik di SMA/SMK, serta menyelenggarakan boarding school dan program try out bagi siswa se-Sulbar.
Ekonomi Rakyat dan Infrastruktur
Program padat karya infrastruktur telah menyerap lebih dari 2.100 tenaga kerja melalui 81 lokasi kegiatan di seluruh kabupaten. Realisasi investasi hingga triwulan pertama 2025 mencapai Rp415 miliar atau 12,34% dari target tahunan. Program sembako murah, penguatan koperasi Merah Putih, dan penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Sosial
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terus berjalan, termasuk pembangunan jembatan dan tanggul di berbagai titik rawan. Pemprov juga memberikan bantuan tunai kepada 5.022 keluarga miskin ekstrem, serta menggelar Gerakan Pangan Murah dan program ketahanan pangan berbasis pekarangan. (WM/*)
: redaksi@mandarnesia.com