100 Hari Kerja ASSAMI: 3 Program Prioritas, Sehat, Cerdas dan Maju

MANDARNESIA.COM, Polewali – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merilis laporan 100 hari kerja Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati H. Andi Nursami Masdar (ASSAMI) untuk periode 20 Februari hingga 30 Mei 2025. Rilis ini diterima redaksi mandarnesia.com, Rabu (4/6/2025).

Laporan ini memuat capaian awal pemerintahan dalam mewujudkan visi “Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju, Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Berwawasan Lingkungan,” sebagaimana termuat dalam RPJMD 2025–2029.

Sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan (Quick Wins), pasangan ASSAMI mendorong kinerja cepat dan kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menjalin koordinasi intensif dengan kementerian pusat.

Audiensi Strategis

Beberapa pertemuan penting yang digelar antara lain:

• 11 April 2025: Audiensi Bupati dengan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, membahas pengembangan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu’.
• 14 April 2025: Pertemuan dengan Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, mengenai pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo. Bupati menghibahkan lahan 6,5 hektare, dan pemerintah pusat berkomitmen mendanai proyek senilai Rp150–200 miliar.
• 30 April 2025: Audiensi dengan Menteri Pertanian RI, DR. Andi Amran Sulaiman, terkait percepatan swasembada pangan dan bantuan alsintan untuk lahan 1.000 ha.
• 5 Mei 2025: Bupati bersama Gubernur Sulbar dan para Bupati se-Sulbar bertemu Menteri PUPR, Ir. Doddy Hanggodo, MPE, membahas pembangunan irigasi di Paku, Binuang, dan Katitting, Tinambung.
• Pertemuan dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membahas pembangunan SPBU yang melibatkan pengusaha lokal.

Tiga Program Prioritas

1. Polman Sehat
Fokus pada penanganan stunting, pembentukan 26 Desa Kampung KB, pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita, serta pelayanan kontrasepsi untuk 1.131 akseptor. Program Sehat untuk Semua meliputi sunatan massal, pelayanan cathlab jantung perdana di RSUD Hj. Andi Depu, serta dukungan dari 601 Orang Tua Asuh.

Isu lingkungan ditangani melalui penanganan TPA, revitalisasi TPS3R, pembentukan dua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelolaan sampah (kapasitas 10 ton/hari), serta pembangunan TPST Paku dan Sattoko. Edukasi pemilahan sampah melalui Sedekah Sampah, Tabungan Emas Sampah, dan gerakan bersih pantai juga digencarkan.

2. Polman Cerdas
Pendidikan gratis dan inklusif menjadi fokus. Pemerintah tengah menyiapkan Sekolah Rakyat boarding school untuk keluarga miskin tingkat SD–SMP, dengan proposal yang telah diajukan ke pusat.

Sebanyak 100 sekolah telah aktif menggunakan penyimpanan digital 100TB. Dari 10.470 anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), sebanyak 2.429 anak (23,2%) berhasil dikembalikan ke pendidikan formal antara Maret–Mei 2025.

Program literasi seperti Membaca Bersama, Pojok Baca, Lomba Bercerita, dan Satu Hari Satu Buku juga berjalan. Di bidang perlindungan anak, dukungan 601 Orang Tua Asuh menjadi bagian dari strategi penguatan SDM.

3. Polman Maju
Pemerintah mendorong industrialisasi kakao; Polewali Mandar telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pabrik kakao Sulawesi Barat.

Program UMKM Baik diwujudkan dengan pembentukan Rumah UMKM, penyederhanaan perizinan, dan promosi daring. Gerakan Pangan Murah telah dilakukan sebanyak tiga kali.

Dana Desa dan ADD telah disalurkan ke 123 dan 108 desa. Sebanyak 144 desa telah menggelar Musyawarah Ketahanan Pangan dan 100 desa merintis koperasi Merah Putih. Usulan bantuan rumah (BSPS) dan benih unggul juga telah disampaikan ke pusat.

Pemerintahan diarahkan pada integritas dan pelayanan publik berbasis teknologi melalui aplikasi HALO ASSAMI sebagai saluran aduan masyarakat. Penyusunan LKPJ 2024 dan LPPD telah disampaikan ke Kemendagri dan Pemprov Sulbar.

Program kependudukan seperti AGEN KOBAR dan SERDADU mencatatkan penerbitan dokumen untuk ribuan warga, termasuk 1.518 perekaman dan 8.245 pencetakan KTP elektronik.

Sinergi dengan lembaga seperti Pengadilan Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, dan Balai Vokasi Makassar turut memperkuat fondasi layanan publik dan ketenagakerjaan.

Kemudian yang terakhir Keputusan Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nomor 100.3.3.2/727/2025 tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud denan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan tahapan: Pertama, Kegiatan Validasi Data oleh Tim Badan Pendapatan Bersama Pemerintah Desa/Kelurahan. Kedua, Validasi data dimaksud dengan membandingkan dan mengklasifikan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) di Kelurahan dan Desa.

Kemudian pada bagian ketiga dari Surat Keputusan Bupati tersebut menyebut bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025. Surat keputusan ini ditetapkan pada 23 Mei 2025. (WM)